tidak semua posyandu di Indonesia memilikinya
Belawan, Sumatera Utara (ANTARA) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkap Kementerian Kesehatan akan mengalokasikan sebanyak 42 ribu alat ukur bagi bayi kepada posyandu di seluruh Indonesia.
“Dengan diberikannya alat ukur kepada seluruh posyandu di Indonesia, semua data pertumbuhan bayi di Indonesia dapat sukses dikumpulkan dan menghasilkan satu data yang sama.Tapi kalau kurang, di tahun depan harus dipenuhi,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat ditemui ANTARA di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (7/7).
Selama ini menurut Hasto, posyandu meminjam alat ukur tinggi badan ke berbagai pihak namun ada juga secara swadaya membuat sendiri.
“Terjadinya pinjam meminjamnya alat ukur tumbuh kembang bayi atau yang dikenal dengan antropometri yakni karena tidak semua posyandu di Indonesia memilikinya,” katanya.
Baca juga: Alat deteksi “stunting” untuk balita dikembangkan UI
Baca juga: Menko PMK: Alat ukur tumbuh kembang bayi segera disalurkan ke posyandu
Dari sekitar 250 ribu posyandu yang ada, hanya sekitar 125 ribu yang memiliki secara resmi alat-alat untuk memantau perkembangan bayi tersebut.
Hal tersebut kemudian membuat pendataan di posyandu belum maksimal. Hasil antara data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) juga masih mengalami perbedaan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan alat ukur dengan standar nasional, akan digunakan untuk mengukur kondisi pertumbuhan mulai dari berat badan, panjang badan serta lingkar kepala bayi.
Alokasi alat ukur tidak hanya diberikan pada tingkat kecamatan saja, tetapi juga menyasar ke posyandu di desa.
Baca juga: Menko PMK sebut pemerintah perluas layanan posyandu
Baca juga: Kemenkes dukung revitalisasi posyandu di NTB
Selain alat ukur tumbuh kembang bayi, Muhadjir juga mendorong setiap posyandu memiliki alat Ultrasonografi (USG) agar semua potensi buruk yang tidak diinginkan dapat diintervensi dan ditangani oleh tenaga medis seperti bidan atau perawat puskesmas sejak anak berada di dalam kandungan.
Setiap ibu juga tidak perlu lagi pergi jauh memeriksakan kandungannya ke poliklinik dalam jarak tempuh yang jauh.
“Nanti diberi bantuan alat dari Kementerian Kesehatan untuk mengukur dan menimbang badan bayi, juga panjangnya. Karena itu mohon nanti, saya belum cek dari Kementerian Kesehatan sudah berapa kesiapannya untuk setiap posyandu nanti,” ucap Muhadjir.
Baca juga: Kemenkes merevitalisasi layanan posyandu dan puskesmas
Baca juga: Kemendes PDTT gagas layanan primer lewat Posyandu Kesejahteraan
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2022
Artikel ini bersumber dari www.antaranews.com.
