Suara.com – Jumlah penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) disinyalir masih jauh dari kata merata. Pasalnya, sejauh ini tercatat baru sekitar 10 persen saja Lansia yang menerima kartu untuk mendapatkan bantuan itu.
Hal ini diungkap dalam rapat Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah lansia di Jakarta sebanyak 1,05 juta orang.
Sementara, evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021 menyebutkan kuota KLJ yang disiapkan hanya diperuntukan bagi 107.573 jiwa. Bahkan jumlah kuota ini juga belum berubah pada tahun 2022.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, juga menyebut penyaluran KLJ di ibu kota masih belum merata. Menurutnya, kuota penerima yang disiapkan Dinas Sosial terlalu kecil ketimbang jumlah Lansia yang ada.
Baca Juga:
Dua Orang Lansia Tewas Terseret Ombak saat Keasyikan Selfie
“Banyak sekali lansia di DKI yang harus kita bantu, jumlahnya itu luar biasa. Kasihan masyarakatnya yang sudah mengharapkan tapi tidak mendapatkan,” ujar Iman dalam keterangan tertulis, Rabu (31/8/2022).
Karena banyak lansia yang belum menerima KLJ masih banyak, politisi PDIP itu khawatir nantinya terjadi kecemburuan sosial dengan Lansia yang sudah dapat kartu itu. Apalagi, kebanyakan Lansia diketahui tidak memiki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Nama tidak terdaftar karena jatahnya kurang. Misal di Cempaka Putih Barat cuma 80 orang (kuotanya). Nah dibagi setiap RW 10 orang, akhirnya pilih kasih tidak bisa dapat semua,” tutur dia.
Tak hanya soal kuota, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyebut penyaluran KLJ juga bermasalah dari segi pencairan dana. Sering kali uang yang disalurkan dirapel tiga bulan sekali.
Padahal, idealnya menurut Idris penyaluran dilakukan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan para Lansia.
Baca Juga:
Gelar Senam Massal Peringati Hari Lanjut Usia Nasional, Pemkab Sleman Ajak Lansia Tetap Produktif
“Ketepatan waktu pemberian bantuan perlu ada langkah kongkritnya untuk perbaikan, karena sampai saat ini belum pernah saya dengar tepat waktu. Bahkan ada pendataan yang belum selesai yang mengakibatkan warga tidak menerima manfaat itu,” pungkas Idris.
Artikel ini bersumber dari www.suara.com.
