Suara.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah memberikan sanksi kepada PT Alfatih Indonesia Travel, perusahaan travel yang memberangkatkan calon jemaah haji furoda dengan visa tidak resmi. Akibat tindakan tersebut, sebanyak 46 calon jemaah haji yang sudah tiba di Arab Saudi harus dideportasi.
“Sesuai dengan UU Haji dan Umroh, bagi siapapun perusahaan yang memberangkatkan jemaah tanpa melalui sistem perjalanan haji yang telah ditetapkan maka sebaiknya perusahaan itu diberikan sanksi,” ujar Ace kepada wartawan, Senin (4/7/2022).
Bukan hanya memberangkatkan calon jemaah haji dengan visa tidak resmi, PT Alfatih Indonesia Travel diketahui tidak terdaftar sebagai penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang dibolehkan memberangkatkan jemaah furoda. Bahkan travel ini juga diketahui belum terdaftar di penyelenggara umrah resmi.
Karena itu, Ace meminta adanya sanksi tegas terhadap pihak travel terkait lantaran telah menyebabkan kerugian.
Baca Juga:
Menjelang Puncak Haji, Jamaah Haji Diimbau Fokus Mempersiapkan Fisik dengan Baik
“Dicabut perizinannya karena telah mengambil dana cukup besar dari masyarakat tanpa mekanisme perjalanan sebagaimana aturan yang berlaku,” kata Ace.
Berkaitan dengan 46 calon jemaah haji yang dideportasi, Ace meminta masyarakat untuk lebih hati-hati dan waspada.
Ace menegaskan bahwa tanpa visa resmi haji dari Arab Saudi, dari negara manapun berangkat, tidak akan bisa menjalankan Ibadah haji.
“Kepada masyarakat agar hati-hati dalam menerima tawaran perjalanan haji tanpa sistem dan prosedur perjalanan haji secara resmi. Apalagi mendapatkan visa negara lain tapi didapatkan dari negara lain pula tanpa menjelaskan visa tersebut buka merupakan visa haji,” tutur Ace.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi merasa prihatin dengan kasus 46 jemaah calon haji furoda yang dideportasi. Ia mengingatkan masyarakat agar selektif dalam memilih travel, jika ingin naik haji dengan visa mujamalah atau non kuota.
Baca Juga:
RUU Tiga Provinsi Baru di Papua Disahkan, DPR RI Sarankan Presiden Keluarkan Perppu untuk Pemilu 2024
Zainut prihatin karena hingga sekarang masih ada kasus penggunaan visa tidak resmi untuk berhaji. Ia menyebut biro perjalanan yang melayani jemaah haji furoda harus mengantongi izin dan pengalaman dalam penyelenggaraan ibadah haji furoda.
Artikel ini bersumber dari www.suara.com.
