Minta Putin Tak Dipanggil Presiden, Partai Rusia Usulkan Panggilan Kehormatan Bernuansa Otokrasi

TRIBUNWOW.COM – Sikap anti Barat terus bergaung di Rusia seiring ketegangan yang memuncak dengan AS dan Eropa.

Dilansir TribunWow.com, sekutu Kremlin telah menyerukan agar pimpinan Rusia Vladimir Putin disebut sebagai ‘Penguasa’ negara itu daripada gelarnya saat ini, ‘Presiden’.

Seperti dilaporkan Daily Mail, Senin (11/7/2022), partai Demokrat Liberal (LDPR) telah menyarankan penggunaan Pravitel, gelar Rusia, karena lebih sesuai dengan status dan peran Vladimir Putin.

Baca juga: Ditarik dari Reruntuhan Apartemen di Ukraina, Ini Penampakan Evakuasi Korban Serangan Rusia

Diketahui, partai sayap kanan ini memiliki 22 kursi dari 450 kursi di parlemen negara itu dan saat ini digunakan oleh Kremlin untuk melayangkan ide-idenya yang lebih radikal dan meningkatkan popularitas mereka.

Hal itu terjadi ketika Rusia terus mendesak pengganti produk, merek, dan kata-kata dari Barat di tengah sanksi karena invasi ke Ukraina pada Februari.

LDPR berpendapat di media Rusia bahwa gelar ‘Presiden’ Putin saat ini sebenarnya pertama kali diciptakan di AS pada abad ke-18, dan Pravitel harus digunakan sebagai gantinya meskipun berkonotasi otokratis.

Adapun istilah Pravitel memiliki hubungan yang dalam dan historis di Rusia, dengan keluarga Romanov memiliki kendali penuh atas negara tersebut sebagai Tsar dari tahun 1613 hingga 1917.

Tsar juga dapat membawa arti yang mirip dengan Pravitel, tetapi lebih dikenal sebagai ‘kaisar’.

Tapi istilah ‘presiden’ baru diangkat menjelang akhir Uni Soviet, ketika Mikhail Gorbachev diidentifikasi sebagai presidennya.

Sebelumnya, para pemimpin Uni Soviet lebih dikenal sebagai Ketua Partai Komunis atau Sekretaris Jenderal.

Baca juga: Putin Sebut Rusia Belum Memulai Apa pun di Ukraina, Kremlin Beri Penjelasan, Tuding AS Lakukan Ini

Usulan terhadap Putin ini disimpulkan bahwa dia sudah memiliki kekuatan total di Rusia dan dapat memerintah sebagai Tsar otokratis.

Sebagai informasi, dukungan terhadap Putin selama ini gencar diserukan oleh mantan pemimpin partai LDPR, mendiang Vladimir Zhirinovsky.

Putin pun terlihat hadir pada acara pemakamannya pada bulan April dan membuktikan kedekatan mereka.

Sebelumnya, pada 22 Desember 2021, Zhirinovsky mengatakan kepada anggota parlemen dalam pidatonya bahwa invasi akan dimulai pada 22 Februari, meski sebenarnya dimulai pada malam 23 Februari.