GenPI.co Bali – Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bali menolak dikait-kaitkan dengan partai politik setelah ramai isu penyelewengan dana umat selama beberapa hari terakhir.
Yayasan yang umumnya mengumpulkan dana wakaf dan sedekah umat Islam ini sempat diduga memiliki relasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Khususnya untuk kantor pusatnya di Jakarta.
Di Bali, tudingan serupa juga sempat dialamatkan kepada ACT Cabang Bali yang disinyalir memiliki kedekatan dengan parpol tertentu.
Namun, tudingan tersebut dengan tegas dibantah Ketua ACT Bali Abdul Haris Agus Ma’mun, yang menyebut tempatnya bekerja sebagai organisasi sosial independen.
“ACT adalah lembaga sosial kemanusiaan yang berdirinya memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku d Indonesia,” tegas Abdul Haris Ma’mun, Minggu (10/07/22).
Kepada JPNN.com, Abdul Haris menyebut ACT berdiri di atas semua kelompok dan golongan serta ras tanpa keberpihakan khusus.
“Dalam aktivitasnya, ACT mengimplementasikan program di mana saja masyarakat yang membutuhkan sesuai kemampuan,” ulasnya.
Ia mencontohkan ACT punya program di Aceh yang mayoritas muslim, punya program di Bali yang mayoritas Hindu, dan punya juga program di Papua yang mayoritas beragama Nasrani.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: ACT Bali Tegaskan Lembaga Sosial Independen, Tak Terkait dengan Partai Politik
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
Artikel ini bersumber dari bali.genpi.co.
