“Pertama, TNI-Polri juga perlu mengubah pola pendekatan pemberantasan KKB ini. Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek fital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI Polri memburu KKB sampai ke sarangnya. Proses penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran,” kata Sukamta melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 Juli 2022.
Kedua, perang opini publik juga harus dilakukan TNI-Polri. Saat ini, setidaknya ada 9 kelompok teroris KKB Papua yang beranggotakan sekitar 150 orang. Sedangkan anggota KKB Papua yang bersembunyi atau sedang melakukan doktrinasi atau penggalangan opini jumlahnya belum terpetakan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Langkah-langkah pemetan dan penangangan ideologi Papua Merdeka juga harus dilakukan. Sehingga, tidak muncul anggota-anggota baru Papua Merdeka.
Pemerintah harus membentuk opini publik berlandaskan data, fakta kejadian, dan situasi kondisi di Papua secara terbuka, jelas dan jujur informasinya agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Papua Merdeka yang beroperasi dalam penggalangan opini publik.
Apalagi, kata dia, saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI-Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua. Informasi-informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI-Polri bertindak sesuai koridor hukum.
“Pun apabila ada oknum TNI-Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum maka harus diproses secara tegas. Semua itu agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia,” kata dia.
Selain penegakan hukum, dia berharap pemekaran di Papua berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan Orang Asli Papua (OAP).
“Kami sangat mendukung pemekaran Papua asalkan benar-benar untuk peningkatan kualitas manusia Papua. Kemudian, pemerintah memperhatikan aspirasi rakyat Papua dan memiliki rencana strategis serta implementasi secara bertahap membangun manusia-manusia Papua. Pemekaran harus mampu meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat yang hingga saat ini setiap tahun selalu berada di bawah rata-rata IPM nasional,” kata dia.
Dia menyatakan selama 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat terkesan hanya memberikan dana dari pusat ke daerah. Kemudian, membiarkan dana tersebut dikelola secara bebas oleh pemerintah daerah Papua dan Papua Barat.
(JMS)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
