Kemenkeu: Alokasi Anggaran Subsidi 2023 Masih Bisa Berubah

Jakarta: Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp300 triliun di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Namun angka itu diakui dapat berubah seiring dinamika perekonomian di tahun depan.
 
“Jadi tahun depan itu, kita tidak sampai Rp502 triliun, kita mulai sekitar Rp300 triliun, baik untuk subsidi maupun kompensasi energi. Tapi sekali lagi, kita harus terus melakukan pengamatan, monitoring, dan menyikapi secara cepat apabila ada perubahan di sana,” jelasnya dalam wawancara bersama Metro TV di Gedung DPR, Selasa, 16 Agustus 2022.
 
Isa menyatakan, alokasi itu sedianya jauh lebih tinggi dari alokasi awal APBN 2022 yang sekitar Rp150 triliun. Namun karena gejolak ekonomi dan geopolitik global yang mengakibatkan kenaikan harga energi, maka alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini naik menjadi Rp502 triliun.

Kondisi itu menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk menyiapkan APBN yang fleksibel dan responsif. Kendati perubahan perilaku komoditas energi global sulit diprediksi, pemerintah optimistis fiskal negara masih mampu meredam dampaknya ke perekonomian domestik.
 
“Memang sulit memprediksi perilaku dari harga energi dunia. Saat ini tidak akan mudah untuk melihat tren yang pasti. Fluktuasi akan tetap menjadi warna atau karakter harga BBM tahun depan,” tutur Isa.
 
“Namun demikian kita juga mencoba melihat kemungkinan adanya moderasi dari harga energi yang berimplikasi pada harga BBM dalam negeri,” tambahnya.
 

 
Dalam asumsi makroekonomi 2023, pemerintah mematok harga minyak mentah Indonesia berada di level USD90 per barel. Isa mengatakan, fluktuasi harga memang tak bisa dihindari. Namun pemerintah sejauh ini memiliki skema untuk menekan dampak pergerakan harga ke besaran subsidi.
 
“Tahun 2022 ini kita memperkenalkan dengan DPR juga, itu namanya automatic adjustment. Di mana K/L kita minta untuk menabung, semacam menahan diri agar tidak belanja terlalu royal di awal,” terang Isa.
 
“Kita juga meminta K/L untuk terus menerus melihat mana yang prioritas. Di 2022 ini kita cukup bagus dan K/L bisa memilih mana yang prioritas. Saya rasa metode itu juga akan kita terapkan di tahun depan, akan kita minta K/L melakukan prioritasisasi. Itu untuk mengantisipasi kondisi yang extraordinary,” lanjutnya.