SURYA.CO.ID, JEMBER – DPRD Jember memberikan rekomendasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tahun 2021.
Rekomendasi itu, sekaligus menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2021 yang telah disampaikan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto beberapa bulan lalu.
Rekomendasi atas LKPj tersebut, dikemas dalam 63 halaman yang disampaikan kepada pihak eksekutif melalui rapat paripurna DPRD Jember, Kamis (14/7/2022) sore. Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman menerima satu bendel rekomendasi DPRD Jember tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jember, Agus Sufyan menyebut ada banyak rekomendasi yang disampaikan.
“Sorotan pentingnya antara lain perihal pendidikan, kesehatan, dan pertanian,” ujar Agus, Jumat (15/7/2022).
Di bidang pendidikan, kata politisi PDI Perjuangan itu, ada rekomendasi perihal peningkatan sumber daya tenaga pendidik, serta lama rata-rata sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Jember.
Agus menyebut, di sisi tenaga pendidik, masih ada ketimpangan dari tenaga pendidik yang berada di sekolah negeri dan swasta. Juga guru tidak tetap/pegawai tidak tetap.
Karenanya, DPRD Jember merekomendasikan supaya Pemkab Jember lebih memeratakan peningkatan kemampuan tenaga pendidik.
“Program beasiswa Pendidikan dan Latihan Profesi Guru sebaiknya menyasar tenaga GTT dan PTT, biar lebih merata,” ujarnya.
DPRD Jember juga meminta Pemkab Jember memperhatikan pendidikan non formal. Hal ini, lanjut Agus, mengingat masih banyaknya penduduk Jember berusia 25 tahun ke atas yang hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar saja.
Dewan tidak main-main dalam menyampaikan analisanya, sebab memakai data rata-rata lama sekolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022.
Hal ini rupanya mengkonfirmasi data yang disampaikan oleh Kementerian Agama saat pemberangkatan jemaah haji Jember tahun 2022.
Ketika itu, Kepala Kemenag Jember Muhammad menyebut jumlah terbanyak jemaah haji Jember merupakan lulusan SD. Karenanya, dia meminta perihal pendidikan ini sebaiknya diperhatikan oleh Pemkab Jember.
Sedangkan di sektor pertanian, menurut Agus, masih kurang optimalnya pengelolaan pertanian di sektor hulu dan hilir.
“Harus ada optimalisasi di sektor hulu, salah satu caranya dengan menjaga fungsi lahan pertanian melalui Regulasi Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Juga optimalisasi di sektor hilir, salah satu caranya dengan memberikan pendampingan akses pasar atas hasil pertanian,” pungkas Agus.
Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.
