Merdeka.com – Sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi turut diundang dalam kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Malang, Rabu (10/8).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk peningkatan Kerjasama Perdagangan Antar Daerah.
Kerjasama Antar Daerah dalam perdagangan pangan ini, bisa dilakukan antar pemerintah daerah (government to government) ataupun antar pelaku usaha (bussines to bussines). Hal ini untuk mengurangi resiko inflasi komoditas pangan di suatu daerah dengan menyuplai komoditas yang sama dari daerah lainnya.
“Kami berharap dengan kerjasama ini dapat semakin meningkat produktivitas hasil panen dan memperluas pemasarannya. Sehingga bisa berdampak kepada petani dan kepada masyarakat secara luas,” ungkap Ipuk.
Dalam kerjasama tersebut, Banyuwangi juga melibatkan Gapoktan Tani Makmur dari Grajagan, Kecamatan Purwoharjo. Gapoktan tersebut bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Tugu, Kabupaten Malang dalam upaya peningkatan produksi kedelai dan jagung.
“Ini menambah kerjasama antar daerah lainnya yang telah dilakukan Banyuwangi sebelumnya. Terutama di sektor pangan dengan komoditas yang berbeda,” imbuh Ipuk.
Inflasi Year on Year per Juli ini secara nasional di bidang pangan mencapai 10,4 persen. Hal ini memiliki dampak langsung ke masyarakat secara luas. Karena sektor pangan menjadi pengeluaran terbesar bagi mayoritas masyarakat di Indonesia.
“Pengendalian inflasi pangan ini ibarat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkap Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat memberikan paparan pada acara tersebut.
Bank Indonesia menargetkan inflasi di bidang pangan tersebut menjadi 6 persen. “Kita targetkan inflasi di bidang pangan ini mencapai 5 persen. Maksimal ya 6 persen. Jadi, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini menjadi sangat penting,” imbuh Perry.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini sengaja diawali dari Jawa Timur karena merupakan penyuplai pangan nasional.
“Produksi pangan di Jawa Timur ini tidak hanya untuk Jawa Timur saja. Tapi, juga untuk nasional. 16 provinsi di Indonesia timur menggantukan pangannya ke Jawa Timur,” ujar Khofifah.
GNPIP sendiri terdiri beberapa agenda. Selain peningkatan Kerjasama Antar Daerah, juga dilakukan deklarasi bersama untuk operasi pasar serentak di 88 titik pasar se Jawa. Kemudian disusul dengan bantuan peningkatan komoditas pertanian melalui program sosial Bank Indonesia serta gerakan urban farming dengan membagikan 77 ribu bibit cabai.
[hrs]
Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.
