Merdeka.com – Wakil Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak menyebut kaburnya Bupati Ricky Ham Pagawak tak mengganggu jalannya pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua. Ricky Ham diduga kabur ke Papua Nugini lantaran dijerat sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya sudah lakukan dengan baik. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah di Mamberamo Tengah saat ini,” ujar dia di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/8).
Yonas yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Ricky Ham ini enggan berkomentar banyak terkait kasus. Dia juga mengaku tak tahu di mana keberadaan Ricky Ham saat ini.
“Saya tidak tahu. Saya tidak akan komentar masalah itu,” kata dia.
KPK menetapkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah. Kini Ricky Ham menjadi buron dan diduga kabur ke Papua Nugini.
KPK menyatakan tak ragu menjerat pihak yang turut membantu pelarian Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. KPK mengingatkan ancaman pidana dalam Pasal 21 UU Tipikor.
“Kami mengingatkan agar pihak-pihak tidak turut membantu persembunyian tersangka (Ricky) karena itu diancam pidana pasal 21 UU Tipikor,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (2/8).
Pasal 21 UU Tipikor menyatakan, ‘Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.’
Meski demikian, Ali berharap Ricky Ham Pagawak segera menyerahkan diri demi mendapatkan kepastian hukum dari KPK. Menurut Ali, KPK tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam menangani setiap kasus.
“Kami juga tegaskan bahwa penanganan perkara KPK tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga hak-hak tersangka juga tentu kami perhatikan sesuai koridor ketentuan hukum,” kata Ali.
Sebelumnya, dalam memburu Ricky Ham Pagawak, tim penyidik meminta bantuan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Tim penyidik meminta Dudung memerintahkan anak buahnya untuk bersedia memberikan keterangan kepada tim penyidik.
KPK menduga ada keterlibatan anggota TNI dalam proses pelarian Ricky Ham Pagawak.
“Saat ini kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat TNI untuk bantuan menghadapkan anggotanya terkait permintaan keterangan oleh tim penyidik KPK,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (1/8).
Ali berharap dukungan dari Dudung dalam memburu Ricky Ham Pagawak yang diduga kabur ke Papua Nugini.
“Kami berharap dukungan dan bantuan dari pihak TNI sebagai bentuk sinergi penegak hukum guna percepatan penyelesaian perkara ini sehingga kepastian hukum segera terwujud,” kata Ali.
Selain kepada Dudung, KPK juga meminta bantuan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam mencari Ricky Ham Pagawak. Menurut Ali, tim penyidik sudah berkirim surat kepada Lukas Enembe agar jajarannya terlibat dalam pencarian Ricky Ham Pagawak.
“KPK juga telah berkirim surat ke pihak Gubernur Provinsi Papua sebagai bentuk informasi dan koordinasi sehingga pihak Pemprov Papua dapat turut membantu mencari keberadaan Tersangka dimaksud,” kata Ali.
KPK juga meminta bantuan National Central Bureau (NCB) Interpol untuk mencari keberadaan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Kini, nama Ricky masuk dalam daftar red notice.
“Kami juga sudah meminta kepada Bareskrim Polri, termasuk juga NCB Interpol tentunya untuk melakukan pencarian terkait dengan DPO KPK ini,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (2/8).
Ali mengatakan, permintaan bantuan pencarian ke Bareskrim Polri dan Interpol ini bukan berarti pihaknya lepas tangan. Dia menegaskan permintaan bantuan itu merupakan bentuk keseriusan KPK mencari Ricky Ham Pagawak.
“Betul, itu adalah tanggung jawab KPK, tetapi pemberantasan korupsi adalah peran serta kita semua,” kata Ali.
Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com
[rhm]
Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.
