3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Komisi II);
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Komisi II);
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Komisi II);
6. Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan (Komisi III);
7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III);
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V);
9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Komisi VII);
10. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Komisi VIII);
11. RUU tentang Yatim Piatu (Dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara) (Komisi VIII);
12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Komisi IX);
13. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Komisi X);
14. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tentang Kepemudaan (Komisi X);
15. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Badan Legislasi);
16. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Badan Legislasi);
17. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia (Badan Legislasi);
18. Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI (Badan Legislasi);
19. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Badan Legislasi);
20. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Badan Legislasi);
21. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Badan Legislasi);
22. Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) (Badan Legislasi);
23. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat (FP Nasdem);
24. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (FPKB, FPKS);
25. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Guru (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) (FPKB);
26. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (FPKS);
27. Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional (FPKS);
28. Rancangan Undang-Undang tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial (FPKS);
29. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (FPKS);
30. Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (FPKS);
31. Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim (FPKS);
32. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana;
33. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (HAPER) (FPKS);
34. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani (FPKS);
35. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (FPKS);
36. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (FPKS);
37. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (FPKS);
38. Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah (FPKS);
39. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (FPPP);
40. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (FPPP); dan
41. RUU tentang Pengadilan Medis (Perkumpulan Konsultan Hukum Medis).
b. 4 RUU usulan pemerintah
1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
c. 7 RUU usulan DPD
1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
5. Rancangan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik (Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
6. Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Digital; dan
7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.
