SURYA.CO.ID, LAMONGAN – Setelah dua tahun lebih mengalami pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan ekonomi dan pembatasan sosial yang sangat masif, perencanaan dan penganggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 merupakan harapan akan perubahan yang semakin baik.
Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf mengungkapkan, keberhasilan pemerintah dan seluruh masyarakat dalam penanganan pandemi covid-19 menjadi pijakan penting dalam menyambut arah pembangunan di tahun 2023.
“Untuk itu dalam penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 akan berfokus pada lima prioritas pembangunan,” ungkap Wabup Rouf dalam Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Kamis (14/7/2022).
Melalui tema Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia, Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif, rancangan KUA PPAS tahun 2023 akan fokus pada lima prioritas pembangunan.
Rouf menyebut lima prioritas pembangunan itu diantaranya, pemantapan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kualitas sarana-prasarana Pendidikan dan Kesehatan, penguatan kualitas produksi dan Nilai Tambah Komoditas unggulan serta meningkatkan kemudahan akses terhadap pasar.
Prioritas selanjutnya adalah pemantapan kualitas kompetensi tenaga kerja dan kemudahan akses kesempatan kerja serta Peningkatan jumlah wirausahawan muda melalui kemudahan, pemantapan layanan infrastruktur dan akses air baku yang merata serta pengembangan rintisan kawasan industri baru dan ring road utara, dan peningkatan even-even kebudayaan dan promosi wisata daerah.
Untuk mendukung program prioritas tersebut, lanjut Wabup Rouf diperlukan kebijakan fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan, komitmen belanja yang lebih baik (spending better) dan pembiayaan yang terkontrol dengan baik.
“Mobilisasi pendapatan dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan,” katanya.
Selanjutnya, spending better dilakukan dengan mengarahkan dukungan APBD kepada kegiatan yang memberi manfaat nyata dan langsung pada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas.
Sedangkan untuk pengelolaan pembiayaan akan terus dilakukan secara efisien, hati-hati, dan berkelanjutan.
Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.
