Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan oleh Kementerian BUMN.
Erick menilai, kontribusi BUMN dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,44 persen secara year on year (yoy) pada triwulan II-2022, berkorelasi langsung dengan peningkatan daya saing UMKM.
“Keberpihakan kepada UMKM menjadi bagian terpenting dalam upaya Indonesia membangun ekonomi kerakyatan,” ujar Erick di Jakarta, Senin (8/8/2022).
Salah satu buktinya, Erick terus mendorong BUMN untuk meningkatkan akselerasi dalam membantu UMKM naik kelas, baik lewat program kredit usaha rakyat (KUR) hingga platform Pasar Digital (PaDi) UMKM.
Baca juga: “From Zero to Hero”, Kolaborasi Jadi Kunci Sukses UMKM Bertahan Saat Pandemi
Hingga saat ini, kata Erick, kontribusi bank-bank pelat merah atau (Himbara) terhadap KUR nasional sudah mencapai Rp260 triliun atau 92,4 persen dari total KUR yang sebesar Rp282 triliun.
Ia melanjutkan, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) jumlah UMKM di tanah air mencapai sekitar 65 juta pelaku dan menyumbang 62 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp8.574 triliun.
“Jangan lupa, UMKM sukses menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yakni sekitar 97 persen dari daya serap dunia usaha pada 2020,” ucapnya.
Erick menilai ketahanan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global tidak terlepas dari peran BUMN yang sehat sebagai motor pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Erick, pertumbuhan ekonomi yang besar akan terasa percuma jika tak diiringi dengan peningkatan daya saing di sektor UMKM.
“Kementerian BUMN memprediksi total aset BUMN telah mencapai sekitar Rp9.000 triliun di 2021 atau sekitar 53 persen dari PDB. BUMN yang sehat membantu mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis adil dan makmur,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Erick, porsi pembiayaan untuk UMKM di Indonesia baru sekitar 20 persen atau masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura yang sudah sebesar 39 persen, Malaysia dan Thailand yang sebesar 50 persen, atau dengan Jepang yang mencapai 65 persen dan Korea Selatan dengan 80 persen.
“Pak Presiden bertekad pembiayaan perbankan sektor UMKM dapat mencapai 30 persen pada 2024 dan terus meningkat hingga 50 persen,” pungkas Erick.
Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.
