Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal memproyeksikan pemerintah akan menaikkan harga BBM lalu menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat.
Menurutnya, menaikkan harga BBM adalah yang paling mungkin bagi pemerintah sebagai solusi dalam jangka pendek.
“Kemungkinan untuk naik lebih besar, pemerintah ada kelemahan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi menurut jenis kendaraan karena ini masih subsidi yang melekat kepada barang bukan kepada orang,” jelas Faisal dihubungi, Jumat (26/8/2022).
Namun, Faisal menegaskan harus ada solusi lain setelah menaikkan harga BBM.
“Dengan cara menaikkan harga saja itu gampang, tetapi kita tidak bisa begitu terus, melainkan harus ada cara lain,” ucapnya.
Disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non juga sangat tinggi sehingga masyarakat memilih yang murah. “Karena tidak dibatasi jadi wajar lagi, logis saja memilih yang lebih murah,“ lanjut Faisal.
Khusus untuk solar, Faisal menjelaskan, solar masih sangat diperlukan untuk transportasi barang dan jasa. Jika dinaikkan, dampaknya akan sangat terasa pada harga barang dan juga konsumsi masyarakat.
Baca juga: Konsumsi BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran, Menkeu: Ratusan Triliun Anggaran Dinikmati Orang Kaya
“Untuk menciptakan mekanisme kontrol tidak gampang, tapi harus ada inovasi, mulai dari payung hukum dan teknis dan kerja keras di lapangan,” tandas Faisal.
Sebagai kompensasi jika harga BBM dinaikkan, Pemerintah akan menambah anggaran Bansos sebesar Rp18 triliun.
Anggaran ini diambil dari sisa program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).
Baca juga: Sri Mulyani: Harga Solar Harusnya Rp 13.950 dan Pertalite Rp 14.450 Per Liter
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan data tersebut bukanlah alasan tepat untuk menaikkan harga Pertalite.
“Jika pun apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan itu benar, maka pertanyaannya apakah solusinya harga Pertalite harus dinaikkan dengan memangkas subsidi dan kompensasi?” tanya Nailul.
Menurutnya, saat ini tingkat inflasi sedang tinggi, dan akan semakin tinggi jika ada kenaikan harga Pertalite dan Solar.
“Masyarakat yang kaya tidak masalah inflasi mau naik sampai 7-8.5 persen. Tapi masyarakat miskin tidak mampu untuk membeli barang dengan harga yang lebih tinggi, ditambah kenaikan pendapatan juga tidak ada,” ungkapnya.
Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.
