JawaPos.com – Sempat tenggelam, isu jabatan presiden tiga periode kembali muncul. Dalam Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang dihelat di Bandung kemarin (28/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan dukungan untuk kembali memperpanjang masa jabatannya.
Saat menyampaikan pidato, Jokowi sempat menyatakan, sebelum dirinya maju ke podium, ada yang menanyakan situasi politik 2024.
Tidak terkecuali soal calon presiden. Saat itu langsung terdengar massa meneriakkan ”tiga kali”.
Jokowi pun langsung merespons. ”Konstitusi tidak memperbolehkan. Ya, sudah jelas itu. Sekali lagi, saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat,” tegasnya.
Sampai dua kali Jokowi mengulangi kalimat ”akan selalu taat pada konstitusi.” Dia juga menambahkan frasa ”kehendak rakyat.”
Bukan kali ini saja Presiden Jokowi menyatakan bakal taat pada konstitusi. Sejak ada isu masa jabatan presiden tiga periode, Jokowi selalu menjawab akan taat pada aturan konstitusi. ”Nanti, kalau dalam musra ini sudah ketemu siapa (capres), tolong saya dibisiki. Kan ini forumnya rakyat,” ujarnya.
Mantan wali kota Solo itu mewanti-wanti agar tidak sampai ada kegaduhan meski ada yang memberikan dukungan tiga periode. ”Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat. Kalau ada yang ngomong ganti presiden, kan juga boleh,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengarahkan capres mana yang terbaik. Menurut dia, capres bukan hanya yang diusung partai politik. Tetapi juga dekat dengan rakyat. ”Mau turun ke bawah. Tidak hanya duduk enak di istana,” tuturnya.
Jokowi membeberkan, kondisi Indonesia dan dunia sedang tidak baik setelah dilanda pandemi Covid-19, lalu terjadi perang Rusia dan Ukraina. Dampaknya adalah kekurangan pangan hingga kondisi ekonomi yang tidak stabil. ”Rakyat memiliki ruang untuk berdemokrasi, untuk menyampaikan keinginannya. Baik mengenai Indonesia ke depan seperti apa maupun pemimpinnya seperti apa,” ungkapnya.
Secara terpisah, Direktur Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang memberi ruang terbuka dibahasnya wacana jabatan presiden tiga periode. Menurut dia, pernyataan tersebut menunjukkan sikap yang tidak tegas.
Ujang menyatakan, wacana tiga periode sudah usang dan basi sehingga tidak perlu lagi dibicarakan. Apalagi sampai harus dibahas secara resmi dalam forum musra. ”Tak usah dibahas-bahas karena itu bisa mendapat perlawanan dari rakyat,” ujarnya kemarin.
Saat wacana tersebut bergulir beberapa bulan lalu, lanjut dia, resistansi masyarakat sangat besar. Jika dibandingkan dengan melontarkan isu tidak produktif, Ujang mendesak presiden fokus bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan kenegaraan. Dengan begitu, rakyat bisa mengapresiasi Jokowi di akhir masa baktinya.
Selain itu, Ujang mengingatkan bahwa dulu Jokowi pernah menegaskan tidak lagi maju. Atas dasar itu, sudah tidak ada relevansi untuk memberi ruang pembahasan ulang.
”Kan dulu Jokowi juga bilang tutup sudah soal Jokowi 3 periode. Mestinya nggak usah dibahas lagi,” tegasnya.
Ujang menegaskan, desakan dari relawan agar Jokowi maju bukan alasan untuk menggulirkan lagi isu jabatan tiga periode. Presiden semestinya langsung menolak dan memberikan pemahaman kepada relawan. ”Tegas saja, tolak. Jangan berkata bersayap yang justru akan kontraproduktif di mata rakyat,” kata lulusan doktoral Universitas Indonesia tersebut. Terlebih, kata dia, partai-partai sudah move on dari isu tersebut.
Salah satu partai yang meninggalkan isu tiga periode adalah PAN yang sebelumnya termasuk pengusulnya. PAN mengikuti jejak PKB yang mantap mengusung ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, setelah menyepakati koalisi dengan Partai Gerindra.
Terbaru, PAN mengeluarkan sembilan nama bakal calon presiden dalam rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta akhir pekan lalu. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan, berdasar hasil rakernas, ada sembilan nama yang diusulkan daerah.
Sembilan nama tersebut, kata Zulhas, terbagi dalam tiga klaster. Pertama adalah klaster partai politik dan KIB. Yakni, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Zulkifli Hasan, dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. ”Klaster kedua, unsur teknokrat. Kader-kader PAN dari berbagai daerah melihat sosok Menteri BUMN Erick Thohir,” ujarnya.
Empat nama lainnya, kata Zulhas, berada dalam klaster kepala daerah. Yaitu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Zulhas menambahkan, sembilan nama itu masih digodok. Pengerucutan akan dilakukan seiring dengan berjalannya waktu. ”Pada saatnya tentu kita akan memutuskan,” jelasnya.
Dia menuturkan, keputusan untuk memilih satu nama harus memperhatikan banyak hal. Tidak terkecuali, komunikasi politik dengan partai lain.
Kirab Merah Putih
Sebelum bertolak ke Bandung, Jokowi sempat membuka Kirab Merah Putih yang diikuti sekitar 50 ribu orang. Pembukaan dilakukan di depan Istana Merdeka, Jakarta.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Habib Luthfi bin Yahya dalam sambutannya menyampaikan, tujuan pelaksanaan Kirab Merah Putih adalah membangkitkan kembali rasa memiliki terhadap tanah air. ”Kami siap menjaga tegaknya Merah Putih. Sampai kapan pun, kita bertekad untuk menjaga NKRI harga mati,” katanya.
Habib Luthfi juga memimpin ikrar yang diikuti seluruh peserta kirab. Ada delapan butir janji yang diucapkan. Seluruhnya menyatakan kebanggaan menjadi bangsa Indonesia dan akan turut menjaga keutuhan Indonesia. Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia sekarang merupakan hasil perjuangan panjang para pendahulu. Karena itu, generasi sekarang memiliki tugas untuk berkontribusi membesarkan nama Indonesia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir dalam pelepasan kirab menyebut persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar dalam menghadapi berbagai ketidakpastian saat ini. Misalnya, dalam pandemi Covid-19, Listyo menyatakan bahwa Indonesia dapat menghadapi dengan baik berkat semangat semua pihak. ”Semangat-semangat ini yang tentunya harus kita terus jaga, kita kobarkan untuk mewujudkan tujuan nasional kita, mewujudkan visi dan misi Indonesia Emas pada 2045,” ujarnya.
Artikel ini bersumber dari www.jawapos.com.
