TRIBUNNEWS.COM, BENGKULU – Implementasi Smart Province dan digitalisasi layanan masyarakat menjadi hal yang krusial di masa pemulihan ekonomi tahun ini.
Hal ini akan mendukung transparansi transaksi keuangan daerah, tata kelola, serta integrasi sistem pengelolaan keuangan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Di samping itu, digitalisasi diyakini akan mendorong pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) sebagai pioneer dalam digital banking, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dan dukungan Program Smart Province.
BNI juga langsung menggandeng PT Cybers Global Indonesia dalam hal dukungan Program Smart Province dan Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan.
Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah bersama Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir.
Di awal langkah strategis ini, BNI juga menandatangani kesepakatan bersama dengan Vice President PT Cybers Global Indonesia Braman Setyo di Bengkulu, Rabu (24/8/2022).
Rohidin Mersyah mengatakan langkah penerapan sistem Smart Province di pemerintah daerah telah sejalan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), serta langkah strategis pihak perbankan, pelaku usaha dan pemerintah daerah ini akan mampu mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, hingga mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat.
“Kami mengapresiasi BNI dan Cyber Global yang proaktif bersama pemerintah daerah membangun smart province dan digitalisasi layanan masyarakat yang ke depannya kami harapkan akan mampu membuat Bengkulu sebagai provinsi yang memiliki sistem transaksi keuangan daerah, tata kelola, serta integrasi sistem pengelolaan keuangan yang transparan. Pada akhirnya kami harap langkah ini juga mampu mendorong pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif guna meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital,” katanya.
Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir menuturkan, implementasi Smart Province ini juga sebagai bentuk dukungan BNI kepada segenap pemerintah kabupaten dan kota menuju 100 Smart City yang merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan.
Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.
