Atasi Kelangkaan BBM, DPD RI Pertemukan Pemprov Bengkulu dan Kementerian ESDM

Minggu, 28 Agustus 2022 – 09:41 WIB

Wakil DPD RI Sultan B Najamudin memimpin pertemuan bersama Pemprov Bengkulu dengan Kementerian ESDM di Gedung DPD RI, Jumat (26/8). Pertemuan itu untuk mencari solusi kelangkaan BBM jenis tertentu di Provinsi Bengkulu. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA – Dampak peningkatan penggunaan energi khususnya bahan bakar minyak (BBM) pasca-pandemi Covid-19 dan kenaikan harga minyak mentah dunia telah menimbulkan kurangnya pasokan BBM jenis tertentu di banyak daerah di Indonesia.

Hal ini dapat terlihat dari fenomena antrean panjang kendaraan di SPBU milik Pertamina di beberapa wilayah seperti yang terjadi di Bengkulu.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin berupaya memenuhi permintaan Gubernur Provinsi Bengkulu untuk beraudiensi dengan Kementerian Energi dan Sumber daya mineral (ESDM) guna mencari solusi kelangkaan BBM jenis solar tersebut.

“Pada prinsipnya kami ingin kebutuhan BBM bersubsidi jenis bio-solar bisa segera diatasi oleh institusi terkait, baik pemerintah maupun Pertamina. Sebab, fenomena antrean ini sudah jamak terjadi di banyak daerah akibat meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat,” ungkap Sultan saat memberikan pandangannya dalam audiensi bersama Kementerian ESDM di kantor DPD RI pada Jumat (26/8).

Pemulihan ekonomi nasional yang bergerak cepat, kata Sultan telah mendorong realisasi BBM bersubsidi. Oleh karena itu, kuota BBM bersubsidi jenis tertentu diperkirakan tidak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

“Kami minta pagu subsidi energi dan kuota BBM jenis tertentu bisa diperbaharui oleh pemerintah melalui Perubahan APBN 2022. Sudah dipastikan kuota subsidi ini akan jebol, karena terjadi penurunan kuota BBM subsidi dari tahun sebelumnya, sementara kebutuhan akan BBM bersubsidi jenis solar secara nasional masih cukup tinggi,” ujar Sultan.

Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini menjelaskan hingga tanggal 21 Agustus saja realisasi BBM jenis solar sudah mencapai 73 persen, bahkan terdapat daerah yang realisasi solar mencapai 78.57 persen. Artinya, sekitar Oktober kuota BBM bersubsidi jenis solar akan habis.

“Kami juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi. Kami juga akan mendukung dan memperkuat sistem penyaluran tersebut di daerah. Sehingga BBM bersubsidi jenis solar ini bisa disalurkan secara tepat sasaran sesuai peraturan yang berlaku,” ujar kata dia.