Pemerataan Indeks Masyarakat Digital perlu digiatkan di daerah

redaksiutama.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan bahwa disparitas atau ketimpangan Indeks Masyarakat Digital (IMD) antar wilayah di Indonesia saat ini masih tinggi, sehingga perlu penyeimbangan melalui berbagai program agar lebih merata.

“Indeks Masyarakat Digital Indonesia itu disparitasnya tinggi. Sangat tinggi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, sehingga tantangannya adalah bagaimana untuk lebih menyeimbangkan agar Indeks Masyarakat Digital itu lebih merata di Indonesia,” kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate di Jakarta, Selasa.

IMD sendiri merupakan tindak lanjut dari hasil capaian pada forum G20. Tujuannya, untuk mengukur dan mengidentifikasi kondisi masyarakat digital di 514 kabupaten dan kota di Indonesia.

IMD terdiri dari empat pilar penyusun yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan, dan pekerjaan.

Johnny menjelaskan bahwa di tahun pertama pengukurannya yakni pada 2022, IMD Indonesia berada di angka 37,8 dari skala 1-100. Sehingga menurut dia, Indonesia masih perlu melakukan perbaikan di berbagai aspek terkait masyarakat digital.

Ketua Badan Litbang SDM Kominfo Hari Budiarto menambahkan bahwa pilar infrastruktur dan ekosistem mendapatkan skor 40,24, pilar keterampilan digital 49,35, pilar pemberdayaan 22,06, sedangkan pilar digital 40,35.

Adapun IMD Indonesia (IMDI) terbesar diraih oleh Kota Denpasar dengan skor 54,70. Untuk pilar infrastruktur dan ekosistem, kota tersebut meraih skor 49,97, sedangkan pilar keterampilan digital 78,93, pilar pemberdayaan 35,17, dan pilar pekerjaan 54,10.

Sementara untuk Provinsi Bali sendiri meraih skor IMDI 47,96, dengan skor pilar infrastruktur dan ekosistem 45,03, pilar keterampilan digital 69,10, pilar pemberdayaan 26,37, dan pilar pekerjaan 51,24.

“Di Provinsi Bali nilainya 47,96 walaupun bukan yang tertinggi. Tapi, Denpasar cukup tinggi dibandingkan kabupaten dan kota yang lain. Ini menunjukkan bahwa Kota Denpasar di dalam menggunakan teknologi digital, lebih optimal dibandingkan kabupaten dan kota yang lain,” ujar Hari.

“Artinya, di Provinsi Bali sendiri belum merata baik itu pilar pertama, kedua, ketiga, maupun keempat,” imbuhnya.

Adapun IMDI terendah, lanjut Hari, berada di Provinsi Maluku Utara dengan skor 20,90. Di provinsi tersebut, pilar infrastruktur dan ekosistem meraih skor 32,61, pilar keterampilan digital 18,18, pilar pemberdayaan 6,60, dan pilar pekerjaan 28,96.

Johnny mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penelitian terkait dengan IMDIsetiap tahun dan akan menjadikannya rekomendasi untuk kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan atau ditingkatkan di masa depan agar bisa lebih tepat sasaran.

“Kan ada empat pilar. Pilar mana yang tinggi, pilar mana yang rendah itu perlu diseimbangkan, Dan antar wilayah, mana yang indeksnya tinggi, mana yang indeksnya rendah, itu juga perlu diseimbangkan,” kata Johnny.