Aksi Bjorka Doxing Pejabat Publik Akhir Pekan Lalu Bikin Kominfo Tambah Sibuk

redaksiutama.com – eorang anggota forum online “ Breached Forums ” dengan username “ Bjorka ”, kembali menggegerkan masyarakat. Kali ini, Bjorka melakukan aksi doxing kepada sejumlah nama pejabat publik.

Aksi doxing (menyebarkan data pribadi seseorang untuk menyerangnya) yang dilakukan Bjorka dari tanggal 10 hingga 11 September 2022 itu, mencatut sejumlah nama pejabat sebagai berikut:

• Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika
• Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
• Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo
• Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara

Dalam aksi doxing pejabat tersebut, Bjorka melakukannya melalui media yang berbeda, tak lagi menggunakan Breached Forums seperti dalam empat kasus kebocoran data di Indonesia sebulan terakhir.

Awalnya, Bjorka membagikan berbagai data pribadi para pejabat publik tersebut, seperti nama lengkap, nomor KTP, nomor KK, nomor telepon, alamat rumah, dan lainnya, lewat sebuah channel atau grup Telegram.

Dari grup Telegram itu, KompasTekno sempat mengamati datanya. Setelah divalidasi, beberapa informasi yang terdapat di sana bisa dikatakan benar demikian, salah satunya seperti data nomor telepon para pejabat yang kerap dihubungi wartawan.

Selain membagikan data pribadi, Bjorka juga menyampaikan pesan untuk para pejabat publik melalui grup Telegram tersebut.

Dari grup Telegram Bjorka , pesan kemudian disebarkan melalui akun Twitter dengan handle @Bjorkanism. Di Twitter, Bjorka membagikan pesan dengan menandai akun Twitter milik pejabat publik yang jadi target aksi doxing.

Pada Sabtu, (10/9/2022), Bjorka sempat membagikan Tweet yang berisi pesan ucapan selamat ulang tahun ke Johnny G Plate. Cuitan itu dibarengi dengan dibagikannya data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika lewat grup Telegram.

Seakan tak puas dengan melakukan doxing ke Johnny, Bjorka melanjutkan aksinya ke sejumlah pejabat publik. Pada Minggu (11/9/2022), Bjorka kembali melakukan aksi doxing ke pejabat publik seperti Puan Maharani.

Dengan menandai akun Twitter milik Puan Maharani dengan handle @puanmaharani_ri, Bjorka membagikan pesan kritik yang mempertanyakan perayaan ulang tahun ketua DPR itu di tengah adanya demonstrasi harga BBM.

“Bagaimana kabar Anda, bu @puanmaharani_?, bagaimana rasanya merayakan ulang tahun saat banyak orang yang protes harga BBM tepat di depan kantor anda?” tulis Bjorka di akun Twitter dengan handle @bjorkanism, pada Minggu (11/9/2022).

Sama seperti yang dilakukan untuk Johnny, sebelum mengunggah pesan ke Twitter, Bjorka juga telah lebih dulu membagikan data pribadi Puan Maharani lewat grup Telegramnya.

Aksi Bjorka dalam menyebar pesan dan doxing pejabat publik itupun lantas sempat menjadi trending topic di Twitter. Akun Twitter Bjorka sendiri pada hari Minggu lalu, telah mencapai sekitar 150.000 lebih follower dalam waktu yang cukup singkat.

Akun Twitter dan grup Telegram Bjorka diblokir

Pada hari Minggu sore, tak lama setelah Bjorka ramai di Twitter, akunnya tak lagi dapat diakses. Akun Bjorka dengan handle @bjorkanism diketahui telah diblokir Twitter karena dinilai telah melanggar peraturan.

Lihat Foto

Tangkapan layar akun Twitter Bjorka dengan handle @Bjorkanism yang diblokir pada Minggu sore (11/9/2022).

Di Twitter sendiri, tak dijelaskan lebih lanjut mengenai alasan khusus akun Bjorka diblokir. Menyusul pemblokiran akun Twitter, grup Telegram Bjorka juga mengalami pemblokiran. Bjorka sempat mengatakan pemblokiran itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“Ya, pemerintah Indonesia telah memblokir akun Twitter dan grup Telegram yang lama milik saya“, tulis Bjorka di grup Telegram yang baru dibuatnya lagi, Minggu sore (11/9/2022).

“Saya membuktikan bahwa pemerintah indonesia dapat meminta platform apa pun untuk mengikuti keinginan mereka, meskipun saya tidak melanggar aturan apa pun di twitter. karena semua doxing dibagikan di telegram,” imbuh Bjorka.

Setelah grup Telegramnya yang lama diblokir, Bjorka kemudian membuat grup baru. Di grup Telegram Bjorka baru tersebut, aksi doxing pejabat publik ternyata tak kunjung usai.

Terbaru, pada hari ini, Senin siang (12/9/2022), Bjorka kembali membagikan data pribadi milik dua pejabat publik, yakni Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia) dan Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri).

Di grup Telegram yang baru, Bjorka membagikan pula data pribadi Johnny G Plate terbaru. Bjorka mengeklaim bahwa Johnny telah mengganti nomor teleponnya. Nomor telepon Johnny G Plate yang lama dikatakan sudah tidak aktif lagi di WhatsApp dan Telegram.

Lihat Foto

Tangkapan layar data pribadi terbaru Johnny G Plate, Menteri Kominfo, yang dibagikan Bjorka di grup Telegram.

Selain membuat grup Telegram baru, Bjorka kemudian juga membuat akun Twitter baru dengan handle @bjorxanism. Di akun Twitter baru tersebut, Bjorka juga membagikan pesan untuk Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), berikut dengan data pribadinya di Telegram.

Bikin tambah sibuk Kominfo

Adanya aksi doxing Bjorka ke sejumlah pejabat publik pada akhirnya mungkin bisa bikin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tambah sibuk.

Saking sibuknya, pihak Kominfo hingga kini belum memberikan tanggapan apapun terkait aksi doxing Bjorka yang dilakukan sejak akhir pekan lalu. KompasTekno sendiri sudah mencoba menghubungi Kominfo, namun belum mendapat balasan terkait.

Sebagaimana sempat diwartakan, aksi Bjorka dalam membagikan data pribadi ini bukanlah yang pertama kali. Dalam sebulan terakhir, dari akhir Agustus hingga awal September, Bjorka setidaknya telah terlibat dengan lima kasus kebocoran data di Indonesia.

Sebelum ramai di Twitter dan Telegram, Bjorka sempat membagikan data pribadi milik warga Indonesia di Breached Forums. Adapun rincian kasus kebocoran data di Indonesia dalam sebulan terakhir yang melibatkan Bjorka adalah sebagai berikut:

• Kasus kebocoran 26 juta data pelanggan Indihome yang ditemukan pada 20 Agustus 2022;
• Kasus kebocoran 1,3 miliar data kartu SIM yang ditemukan pada 31 Agustus 2022;
• Kasus kebocoran 105 juta data KPU yang ditemukan pada 6 September 2022;
• Kasus kebocoran dokumen Presiden Indonesia yang ditemukan pada 9 September 2022.

Dari kasus di atas, pihak Kominfo umumnya memberikan beberapa pernyataan resmi dengan nada yang serupa bahwa kebocoran data bukanlah bersumber dari kesalahan sistem internal.

Kemudian, dalam satu kesempatan, Menteri Kominfo, Jhonny G Plate sempat mengatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan serangan siber, termasuk kebocoran data, bukanlah tugas pokok dari Kominfo, melainkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Di bawah PP 71 Tahun 2019 terhadap semua serangan siber, leading sector dan domain penting tugas pokok dan fungsi, bukan ada di Kominfo. Semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis BSSN,” kata Johnny di raker bersama Komisi I DPR RI, sebagaimana dikutip dari YouTube TVR Parlemen, pada Rabu (7/9/2022).

Johnny menambahkan, selama ini, Kominfo banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan perihal kebocoran data hanya agar publik mengetahuinya.

“Kami menjawab itu semuanya hanya agar publik mengetahuinya, tapi bukan menjadi domain dan tugasnya Kominfo dalam kaitan dengan hal-hal teknis serangan siber. Serangan siber sepenuhnya domain (tanggung jawab) BSSN,” kata Menkominfo.