redaksiutama.com – Kisruh imbas pernyataan Bupati Meranti , Muhammad Adil masih menggegerkan para pemangku kuasa di Indonesia.
Tudingan Adil soal isi orang-orang Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) serupa iblis buntut protesnya terkait Dana Bagi Hasil ( DBH ) minyak dijawab Stafsus Menkeu Sri Mulyani , Prastowo Yustinus .
Lewat cuitannya di akun @prastow, ia menyatakan keberatan dan sangat menyayangkan kalimat tersebut terlontar dari seorang pimpinan daerah.
“Sungguh tak adil mengatakan pegawai Menkeu iblis atau setan. Karena Kemenkeu justru telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi Dana Bagi Hasil , dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil (Meranti) saja tapi juga untuk daerah sekitar,” kata dia.
Dia menegaskan, pengalokasian hasil minyak Meranti sudah sangat sesuai, sehingga semua daerah merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama.
Kementerian Keuangan, kata Prastowo juga telah mengalokasikan tranfer ke daerah dan dana Desa, sebesar Rp872 miliar, atau 75 persen dari APBD Kabupaten Meranti, di tahun 2022.
Dalam kata lain, empat kali lipat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meranti sebesar Rp222 miliar sudah disebar sesuai kebutuhan perhitungan matang.
“Untuk itu kepada saudara Muhammad Adil , agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas,” kata Prastowo, dilihat Pikiran-Rakyat.com, Selasa, 13 Desember 2022.
Sebelumnya, Adil melayangkan protes tersebut di agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia digelar pada Kamis, 8 Desember 2022 lalu.
Bupati Meranti itu merasa daerahnya dirugikan sebab penghasilan daerah berbanding terbalik dengan produksi minyak yang melimpah.
Dia mengklaim, minyak Meranti naik pesat sekali. Per 2022, kata dia, sudah 13 sumur dibor dan 19 sumur untuk 2023, sehingga target tahun depan sekitar 9.000 barel per hari.
“Kalau seandainya kami naik, tapi penghasilan yang besar dianggap penurunan, jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Tidak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat,” kata dia.
Dia menegaskan, dengan produk minyak melimpah dari Meranti, seharusnya daerah tersebut diurusi oleh pemerintah pusat. “Saya mau gugat Pak Jokowi. (Kami) daerah miskin, penghasil minyak ,” ucapnya.
Dia lantas mengaku sangat kecewa lantaran Kemenkeu sulit ditemui untuk sekadar diajak berdiskusi perihal alokasi DBH minyak Meranti.
“Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong ‘ini orang keuangan isinya iblis atau setan’,” kata dia. ***
