Malaysia ‘Panas’, Raja Panggil 9 Sultan Tentukan PM Baru

redaksiutama.com – Politik Malaysia masih memanas untuk menentukan siapa perdana menteri (PM) baru. Dalam update terbaru, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dilaporkan akan mengadakan pertemuan darurat dengan sembilan sultan penguasa di negara itu.

“Raja akan akan bertemu sesama penguasa pada pertemuan khusus di Istana Negara besok (24 November),” tulis media Malaysia, The Star, mengutip pengumuman istana melalui media sosial Facebook, Rabu (23/11/2022).

“Dipahami bahwa Yang Mulia akan meminta pendapat para penguasa tentang kebuntuan dalam pembentukan pemerintahan federal,” tambahnya.

Pertemuan akan berlangsung 10.30 waktu setempat. Kemungkinan waktu pembicaraan selama tiga jam.

“Sumber Istana mengatakan pertemuan khusus itu akan sangat penting,” tambah media itu lagi.

“Yang Dipertuan Agong (Raja) telah mencoba membentuk pemerintahan persatuan yang terdiri dari Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, tetapi sejauh ini gagal,” tulisnya.

Sebelumnya, pemilihan umum di Malaysia menghasilkan parlemen gantung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mana tak satu pun dari dua kandidat utama PM, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yasin, memenangkan suara mayoritas untuk membentuk pemerintahan.

Koalisi Barisan Nasional, yang merupakan petahana, menegaskan tidak akan mendukung salah satu kandidat. Ini merupakan sebuah langkah yang akan mencegah Anwar dan Muhyiddin mencapai mayoritas.

Akibatnya, secara konstitusional, sekarang situasi tergantung pada raja. Raja sebenarnya memainkan peran seremonial, tetapi dapat menunjuk siapa pun yang diyakini akan memimpin mayoritas.

“Saya meminta warga Malaysia untuk menerima setiap keputusan tentang pembentukan pemerintahan. Biarkan saya membuat keputusan segera,” kata raja kepada wartawan di luar Istana Negara, Selasa lalu, dikutip Reuters.

Malaysia sebenarnya menikmati dinamika politik yang tak begitu rumit saat kelompok Barisan Nasional yang disokong partai politik Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) memimpin. Partai tersebut bertengger lama sejak kemerdekaan 1957 hingga kekalahan pertamanya dalam pemilu 2018.

Partai tumbang tak lama setelah figur utamanya yang juga PM, Najib Razak, digoyang isu korupsi 1MDB. Meski begitu, faksi politik itu kembali berkuasa di bawah Ismail Sabri Yaakob pada 2021 setelah runtuhnya dua koalisi lain karena pertikaian.

error: Content is protected !!