redaksiutama.com – Ada tiga isu yang disampaikan oleh Said Iqbal kepada perwakilan Istana. Pertama, terkait reforma agraria yang sebelumnya Presiden Jokowi menjanjikan akan meredistribusikan tanah bagi petani seluas 9 juta hektar.
“Tapi sayangnya kebijakan beliau tidak dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengimplementasikan reforma agraria,” kata Said Iqbal di kawasan Patung Kuda, Sabtu.
Menurut Said Iqbal, reforma agraria juga meliputi penolakan kriminalisasi, pemenjaraan aktivis tani dan penggunaan praktik kekerasan kepada kaum tani yang memperjuangkan hak lahannya.
Kemudian, Said Iqbal juga menyampaikan adanya kepastian dari pemerintah untuk petani mendapatkan tanah dan diakui pemerintah.
Kemudian untuk isu kedua yakni menolak Omnibus Law yang berbentuk Badan Bank Tanah. Badan Bank Tanah itu merupakan badan khusus yang mengelola tanah serta berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah.
Menurut Said Iqbal, konsep Bank Tanah itu hanya menjadi ajang komersialisasi terhadap lahan pertanian yang menguntungkan korporasi.
“Sehingga petani tergerus tidak mendapatkan hak tanah garapanya untuk petani itu sendiri tapi Bank Tanah lebih berkonsep menguntungkan korporasi,” jelasnya.
Said Iqbal menambahkan kalau para petani juga tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). Karena itu, dalam pertemuannya dengan pihak Istana, baik Said maupun Rully sama-sama menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM.
“Terbukti bahwa petani tidak mendapatkan BLT, oleh karena itu SPI dan Partai Buruh menolak kenaikan harga BBM yang lebih memberatkan petani.”
