redaksiutama.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, pembengkakan biaya (cost overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) masih terus dibahas oleh pemerintah.Luhut bilang, hingga saat ini proyek KCJB masih bersifat business to business (B2B) antara perusahaan konsorsium Indonesia dengan China. Sehingga belum diputuskan apakah kekurangan pendanaan pada proyek ini akan ditanggung lewat APBN atau tidak.“Ini (Kereta Cepat) kita bikin bekerjasama dengan China, semua masih B2B (Business to Business),” jelas Luhut saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/10/2022).
Kendati demikian, Luhut mengungkapkan tak menutup kemungkinan jika penambahan biaya proyek KCJB ini akan ditanggung dari APBN. Pasalnya, saat ini APBN masih mampu untuk menampung pendanaan proyek tersebut.“Kita lihat nanti, karena APBN juga dapat (penerimaan) pajak hampir lebih dari Rp 12 triliun kalau saya tidak keliru. Jadi, kalaupun APBN nanti mensubsidi saya kira masih masuk lah,” kata Luhut lagi.Sebagai gambaran, pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berada di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China, Beijing Yawan HSR Co.Ltd dengan skema business to business (B2B).Konsorsium BUMN yang terlibat dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT KAI (Persero). Adapun KAI ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium BUMN.
Mulanya proyek ini direncanakan memakan biaya US$ 6,07 miliar atau sekira Rp 86,5 triliun, namun kemudian diperkirakan membengkak hingga menjadi sekira US$ 8 miliar.Artinya naik sekitar US$ 1,9 miliar atau setara Rp 27,09 triliun. Dari kenaikan ini, pemerintah mengungkapkan China meminta agar kekurangan ini ditanggung oleh Indonesia saja.Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pembengkakan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham.“Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60% dan China 40%, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).“Tidak semuanya, tapi sebagian dalam bentuk modal baru, ditambah adanya pinjaman. Ini yang sekarang kami sedang rundingkan,” lanjutnya.
