redaksiutama.com – Pemerintah Turki ikut bersuara atas pencaplokan Rusia atas empat wilayah Ukraina . Turki menyebut pencaplokan itu “pelanggaran berat” terhadap hukum internasional. Turki pun menyerukan negosiasi untuk mengakhiri konflik.
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (1/10/2022), sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan Ankara tidak mengakui pencaplokan Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, dan memegang sikap yang sama setelah Rusia pada hari Jumat (30/9) menyatakan Lugansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia sebagai bagian dari wilayahnya setelah referendum yang dikecam secara global sebagai pemungutan suara palsu.
“Turki tidak mengakui pencaplokan Krimea oleh Rusia dalam referendum tidak sah pada tahun 2014 dan telah menekankan dukungan kuatnya terhadap integritas teritorial, kemerdekaan, dan kedaulatan Ukraina di setiap kesempatan,” kata kementerian itu.
Kementerian Turki tersebut menambahkan bahwa pihaknya menolak pencaplokan terbaru “yang merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang mapan”.
“Kami menegaskan kembali dukungan kami terhadap resolusi perang ini, yang tingkat keparahannya terus meningkat, berdasarkan perdamaian yang adil yang akan dicapai melalui negosiasi,” imbuh pernyataan kementerian itu.
Turki yang merupakan anggota NATO telah berusaha untuk tetap netral selama konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung tujuh bulan. Turki juga menahan diri dari bergabung dengan sanksi-sanksi Barat terhadap Rusia.
Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Jumat (30/9) mengumumkan pencaplokan empat wilayah di Ukraina yang dikendalikan oleh tentaranya yaitu wilayah Donetsk, Lugansk, Kherson dan Zaporizhzhia. Rusia juga mendesak pemerintah Ukraina untuk meletakkan senjata dan merundingkan diakhirinya pertempuran selama tujuh bulan.
Kremlin mengatakan wilayah yang dicaplok itu sebagai bagian dari Rusia dan bersedia menggunakan persenjataan penuh untuk mempertahankannya.
