redaksiutama.com – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) menuntut diakhirinya kekerasan di Myanmar dan mendesak junta militer membebaskan semua tahanan politik, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.
Desakan itu dikeluarkan dalam adopsi resolusi pertama DK PBB dalam 74 tahun pada Rabu (21/12/2022).
Myanmar berada dalam krisis sejak tentara mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan terpilih Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Pemimpin de facto Myanmar itu kemudian ditahan dan bersama para pejabat lainnya.
Junta militer Myanmar selanjutnya menggunakan kekuatan mematikan sebagai tanggapan atas protes dan perbedaan pendapat pro-demokrasi,
“Hari ini kami telah mengirim pesan tegas kepada militer (Myanmar) bahwa mereka harus (mengakhiri kekerasan) – kami berharap resolusi ini dilaksanakan secara penuh,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward setelah pemungutan suara pada resolusi yang dirancang Inggris sebagaimana dilansir dari Reuters pada Kamis (22/12/2022).
“Kami juga telah mengirim pesan yang jelas kepada rakyat Myanmar bahwa kami mencari kemajuan sesuai dengan hak, keinginan, dan kepentingan mereka,” kata Woodward kepada dewan PBB beranggotakan 15 orang itu.
China dan Rusia abastain
DK PBB sudah lama terpecah tentang bagaimana menangani krisis Myanmar , dengan China dan Rusia menentang tindakan keras.
Dua negara itu akhirnya memilih abstain dari pemungutan suara pada Rabu (21/12/2022), bersama dengan India. Sementara 12 anggota yang tersisa memberikan suara mendukung.
“China masih memiliki kekhawatiran,” kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun kepada dewan setelah pemungutan suara.
“Tidak ada solusi cepat untuk masalah ini … Apakah itu dapat diselesaikan dengan benar atau tidak pada akhirnya, tergantung pada dasarnya, dan hanya, pada Myanmar sendiri.”
Dia mengatakan China ingin Dewan Keamanan PBB mengadopsi pernyataan resmi tentang Myanmar, bukan resolusi.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan Moskwa tidak memandang situasi di Myanmar sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, dan karena itu meyakini krisis Myanmar tidak boleh ditangani oleh Dewan Keamanan PBB.
Apa isi resolusi untuk krisis Myanmar?
Sampai saat ini DK PBB hanya menyetujui pernyataan resmi tentang Myanmar, di mana tentara juga memimpin tindakan keras terhadap Muslim Rohingya pada 2017 yang digambarkan oleh Amerika Serikat sebagai genosida.
Myanmar membantah genosida dan mengatakan pihaknya melakukan kampanye yang sah terhadap pemberontak yang menyerang pos polisi.
Negosiasi rancangan resolusi DK PBB untuk krisis Myanmar dimulai pada September.
Teks awal yang dilihat oleh Reuters, mendesak diakhirinya transfer senjata ke Myanmar dan mengancam adanya sanksi. Tetapi bahasa itu telah dihapus.
Resolusi yang diadopsi mengungkapkan “keprihatinan yang mendalam” pada keadaan darurat yang terus berlanjut yang diberlakukan oleh militer ketika merebut kekuasaan dan “dampak serius” terhadap rakyat Myanmar.
Ini mendesak “tindakan konkret dan segera” untuk mengimplementasikan rencana perdamaian yang disetujui oleh Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan mengeluarkan seruan untuk “menjunjung tinggi institusi dan proses demokrasi dan untuk mengejar dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif sesuai dengan keinginan dan kepentingan orang orang di negara itu.”
Satu-satunya resolusi lain yang diadopsi oleh Dewan Keamanan adalah pada 1948, ketika badan tersebut merekomendasikan Majelis Umum PBB untuk mengakui Myanmar – kemudian Burma – sebagai anggota badan dunia tersebut.
Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang masih memegang kursi PBB dan mewakili pemerintah Suu Kyi, menilai ada elemen positif dalam resolusi tersebut.
Meski demikian, kata dia, Pemerintah Persatuan Nasional yang terdiri dari sisa-sisa pemerintahan yang digulingkan akan lebih memilih teks yang lebih kuat.
“Kami jelas ini hanya langkah pertama,” katanya kepada wartawan.
“Pemerintah Persatuan Nasional meminta DK PBB (untuk membangun) resolusi ini untuk mengambil tindakan lebih lanjut dan lebih kuat untuk memastikan berakhirnya junta militer dan kejahatannya.”
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
