redaksiutama.com – Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Senin mengatakan bahwa pekan ini dia akan berbicara dengan para pelaku industri gas, yang mengusahakan pertemuan mendesak untuk membahas rencana pemerintah untuk membatasi harga gas selama satu tahun.
Kepala Asosiasi Produksi dan Eksplorasi Minyak Australia, yang anggotanya mencakup perusahaan besar global seperti Exxon Mobil Corp dan Shell Plc, memperingatkan usulan pemerintah tersebut akan mengganggu investasi, mengurangi pasokan baru dan menaikkan harga gas.
“Kami akan bertemu dengan mereka pekan ini. Saya akan berbicara dengan beberapa perusahaan yang terlibat … selama akhir pekan,” kata Albanese kepada Radio ABC.
Namun, Albanese tidak menjelaskan lebih lanjut apakah dia akan bertemu dengan para produsen gas sebelum undang-undang tersebut diperkenalkan di parlemen.
Australia juga telah mengusulkan untuk memaksa produsen gas di pantai timur untuk memperbaiki kontrak penjualan mereka berdasarkan biaya produksi ditambah margin keuntungan yang disetujui setelah batas harga berakhir.
Usulan itu memicu kritik dari industri tersebut pada Sabtu.
Parlemen akan mengadakan sesi khusus pada Kamis untuk melakukan pemungutan suara pada rencana pembatasan harga gas sebesar 12 dolar Australia (sekitar Rp127.222) per gigajoule dan harga batu bara untuk produsen listrik sebesar 125 dolar Australia (sekitar Rp1,32 juta) per ton.
Langkah yang diumumkan pada Jumat malam tersebut diambil di tengah lonjakan harga energi yang menghasilkan keuntungan tak terduga bagi penambang dan produsen gas.
Albanese mengatakan dia akan “terkejut” jika koalisi oposisi Liberal-Nasional menentang undang-undang untuk menurunkan tarif tagihan listrik bagi keluarga.
Partai Buruh memiliki suara mayoritas di majelis rendah parlemen Australia, tetapi mereka membutuhkan dukungan dari partai Hijau di Senat.
Partai Hijau mengatakan mereka akan menentang RUU itu jika itu mencakup usulan untuk mengkompensasi perusahaan atas hilangnya pendapatan akibat pembatasan harga tersebut.
Albanese mengatakan undang-undang tersebut tidak akan memuat klausul tentang kompensasi.
“Undang-undang tersebut tidak memuat pemberian kompensasi, undang-undang ini sangat sederhana,” katanya.
Sumber: Reuters
