redaksiutama.com – TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi peresmian Provinsi Papua Barat Daya . Menurutnya peresmian provinsi bari tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan pemerataan layanan publik di tanah Papua.
Pengesahan Provinsi ke-38 ini melalui UU Nomor 29 Tahun 2022, akan menjadi babak baru bagi upaya percepatan pembangunan di provinsi paling timur Indonesia ini.
“Pemekaran wilayah ini jelas membuktikan keberpihakan yang kuat dari Pemerintah dan DPR terhadap aspirasi berbagai elemen masyarakat, khususnya Orang Asli Papua yang menginginkan langkah percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah dengan luas total 38.820,90 km2 ini,” ujar Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, Senin, (12/12/2022).
Provinsi Papua Barat Daya sendiri memiliki berbagai potensi sumber daya alam, salah satunya adalah kawasan empat gugusan pulau yang dikenal sebagai Raja Ampat.
Provinsi yang tidak hanya terkenal karena daya tarik wisatanya ini, juga memiliki potensi pertambangan yang luar biasa.
Oleh karenanya, menurut Jaleswari, diperlukan kolaborasi intensif antara birokrasi pemerintahan, tokoh agama, masyarakat adat, pelaku usaha, civitas akademika, media massa, dan organisasi masyarakat untuk dioptimalkan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat di provinsi termuda Indonesia ini.
“Penjabat Gubernur harus mampu membangun kolaborasi antar pihak, untuk memastikan bahwa paradigma pembangunan yang lebih inklusif dan mengedepankan perspektif antropologis, yaitu mengedepankan pelibatan Orang Asli Papua dapat diterapkan di Papua Barat Daya, sehingga mampu memberikan dampak terhadap percepatan perbaikan indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia,” kata Jaleswari.
Deputi V juga mengingatkan bahwa kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting karena adanya peningkatan alokasi Dana Otsus menjadi 2.25 persen dari DAU Nasional serta perubahan mekanisme transfer Otsus langsung ke kabupaten/kota.
“Selain itu, masih terdapat gap kualitas layanan publik , khususnya di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrauw, sehingga program penguatan kompetensi teknis dan asistensi terkait aspek perencanaan dan penganggaran.
Kemudian pengadaan barang jasa pemerintah, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian program prioritas untuk penguatan mekanisme pencegahan korupsi di internal birokrasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus dimanfaatkan secara maksimal,” pungkas Jaleswari.
Indonesia Kini Punya 38 Provinsi, Papua Barat Daya Disahkan Cakup 5 Kabupaten dan 1 Kota di Dalamnya
Privacy Policy
We do not collect identifiable data about you if you are viewing from the EU countries.For more information about our privacy policy, click here
Indonesia Kini Punya 38 Provinsi, Papua Barat Daya Disahkan Cakup 5 Kabupaten dan 1 Kota di Dalamnya
Sah Jadi Provinsi Baru, HUT PGRI & Hari Guru Nasional Digelar di Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Sah! Papua Barat Daya Jadi Provinsi Baru, Kini Indonesia Punya 38 Provinsi
Terbesar, Ratusan Miliar Uang Pemprov NTB Mengendap di Bank, BJPb Dorong Optimalisasi Belanja Daerah
Tanggapan Kantor Staf Presiden Terhadap Isu Adu Domba Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri
Bupati Meranti Luapkan Kekecewaan soal Dana Bagi Hasil Minyak, Konsul ke Mendagri Bakal Gugat Jokowi
Kocak! Bobby Nasution Posting Foto Al Nahyan Diedit Pakai Beskap Pink, Tutupi Aslinya Pakai Singlet
Banyak Keterangan PC yang Tak Sesuai, Eliezer Sebut “Andai CCTV Ada, Ibu Mungkin Tak Berani Bohong”
Update Hari ke-291, Rusia Gempur Sistem Energi Odessa, Ukraina Serang Melitopol Diduduki Moskwa
Profil Santoso Wali Kota Blitar yang Disekap & Dirampok di Rumah Dinas, Awali Karier Jadi Guru SMEA
Tok! UMK 2023 Kab Bandung Naik Rp 273 Ribu, Kini Jadi Rp 4 Juta, Berlaku per 1 Januari 2023
Sistem Rudal Ukraina Disikat Habis Pasukan Rusia, Buk M1 yang Punya Kekuatan ‘Dewa’ Jadi Rongsokan
