redaksiutama.com – Perdana Menteri (PM) Israel Yair Lapid mengkritik tajam keputusan pemerintah Australia untuk berhenti mengakui Yerusalem barat sebagai ibu kota negara Yahudi itu. Keputusan ini mengubah keputusan pemerintah sayap kanan sebelumnya.
Dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/10/2022), Lapid menggambarkan langkah itu sebagai “tanggapan tergesa-gesa”, seraya menambahkan: “Kami hanya bisa berharap bahwa pemerintah Australia mengelola hal-hal lain dengan lebih serius dan profesional.”
“Yerusalem adalah ibu kota Israel yang abadi dan bersatu dan tidak ada yang akan mengubah itu,” ujar Lapid dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantornya.
Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan telah memanggil Duta Besar Australia untuk mengajukan protes resmi atas keputusan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengumumkan perubahan kebijakan pemerintah, dengan membatalkan pengakuan Australia atas Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel. Dia mengatakan status kota itu harus diputuskan melalui pembicaraan damai antara Israel dan Palestina, dan bukan melalui keputusan sepihak.
“Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak solusi dua negara, katanya, seraya menambahkan: “Kedubes Australia selalu, dan tetap, di Tel Aviv”.
Pada tahun 2018, pemerintahan konservatif yang dipimpin oleh PM Scott Morrison mengikuti jejak presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menyebut Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel.
Langkah itu memicu reaksi domestik di Australia dan menyebabkan gesekan dengan negara tetangga Indonesia – negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia – untuk sementara menggagalkan kesepakatan perdagangan bebas.
Diketahui bahwa Yerusalem diklaim oleh Israel dan Palestina, dan sebagian besar pemerintah asing menghindari secara resmi menyatakannya sebagai ibu kota negara mana pun.
