Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menghitung uang yang ditemukan usai menggeledah beberapa rumah tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) pada Rabu, 24 Agustus 2022. Total uang yang temukan mencapai Rp2,5 miliar.
 
“Tim penyidik berhasil mengamankan uang tunai yang jumlah totalnya senilai Rp2,5 miliar,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Agustus 2022.
 
Ali enggan memerinci rumah tersangka yang digeledah. Namun, dia mengonfirmasi rumah Rektor Unila Karoman menjadi salah satu lokasi penggeledahan. Di rumah Karoman juga ditemukan uang suap.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hasil suap yang ditemukan berbentuk rupiah, dolar Singapura, dan euro. Seluruh uang itu bakal disita KPK untuk dijadikan barang bukti.
 
“Kami akan analisis dan segera sita sebagai barang bukti yang nantinya akan dikonfirmasi kembali kepada para saksi maupun para tersangka yang kami periksa pada proses penyidikan ini,” ujar Ali.
 
Rektor Unila Karoman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa. Selain Karoman, KPK juga menetapkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung, Heryandi; Ketua Senat Universitas Lampung, Muhammad Basri; dan pihak swasta, Andi Desfiandi sebagai tersangka.

Andi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.
 
Sedangkan, Karomani, Heryandi, dan Basri selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 
 

(LDS)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.