redaksiutama.com – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengajak Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil duduk bareng membahas penghitungan dana bagi hasil ( DBH ) produksi migas yang tengah dikeluhkan.
Menurutnya, pembagian DBH migas untuk daerah penghasil telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selain itu, penghitungannya pun telah mengacu pada data lifting migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM yang diterima Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia memastikan, data itu berasal pula dari SKK Migas.
“Jadi mungkin di sini perlu duduk bersama, data yang diperoleh Pak Bupati itu dari mana, lalu siilahkan kalau mau dikroscek dari data Kementerian ESDM,” ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/12/2022).
Yustinus menjelaskan, berdasarkan data Kementerian ESDM terjadi penurunan lifting migas pada 2022 menjadi sebesar 1,97 juta barrel dari seelumnya sebesar 2,48 juta barrel, Data inilah yang menjadi basis pemerintah untuk melakukan penghitungan estimasi alokasi DBH bagi daerah penghasil migas.
Menurutnya, penghitungan dana bagi hasil juga telah mempertimbangkan asumsi harga minyak mentah yang sebesar 100 dollar AS. Jadi, tak seperti yang dianggap Bupati Meranti bahwa penghitungannya berdasarkan asumsi harga 60 dollar AS sehingga yang didapat hanya sekitar Rp 115 miliar.
“Menurut Kementerian ESDM memang terjadi penurunan sebagai basis 2023 dan 2022. Jadi kalau sebelumnya itu di atas 2 juta barel lalu menjadi sekitar 1,9 juta barrel. Intinya basisnya tetap 100 dollar AS per barrel untuk konversi tiap barrelnya, tetap yang berbeda itu jumlah liftingnya,” papar dia.
Yustinus pun menyayangkan pernyataan Bupati Meranti yang menyampaikan keluhannya dengan kalimat bernada kritik dan ancaman. Padahal, di tengah situasi ekonomi saat ini yang diliputi ketidakpastian, justru diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, pernyataan keluhan itu juga melukai para pegawai Kemenkeu yang terus berupaya mengelola keuangan dengan tujuan semakin mendorong kemajuan di tingkat daerah.
“Tentu ini melukai para pegawai Kemenkeu. Kami menolak keras pernyataan itu, karen apa yang dilakukan Kemenkeu justru terus mendorong supaya dukungan untuk daerah itu semakin kuat, dan itu bisa ditunjukkan dengan berbagai data, termasuk untuk Kabupaten Meranti,” jelas dia.
Sebelumnya, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyampaikan keluhannya terkait DBH kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman saat acara Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia, Kamis (9/12/2022) lalu.
Adil mengaku kesal karena dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu nilainya dirasa kecil dibandingkan hasil produksinya. Menurutnya, lifting minyak Meranti terus naik hingga kini mencapai 7.500 barrel per hari.
Namun dana bagi hasil yang diterimanya untuk tahun 2023 sebesar Rp 115,08 miliar, hanya naik sekitar Rp 700 juta dari sebelumnya. Dirinya ingin penjelasan terkait penghitungan DBH itu sehingga telah tiga kali menyurati Menteri Keuangan untuk dilakukan audiensi.
Tetapi dirinya selalu ditanggapi Kemenkey untuk melakukan pertemuan secara online, padahal yang diinginkannya adalah melakukan pertemuan langsung dengan pihak Kemenkeu. Hal ini pula yang membuat Adil kesal hingga menyebut orang-orang Kemenkeu dengan istilah ‘iblis atau setan’.
“Sampai ke Bandung (mengikuti acara), saya kejar orang Kemenkeu, tapi yang hadir orang yang tak berkompeten soal itu (DBH). Sampai pada waktu itu saya ngomong, ‘Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan’,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Luky sebenarnya telah berulang kali menjelaskan bahwa formulasi penghitungan dana bagi hasil telah diatur dalam UU HKPD, bahwa pembagiannya diperluas ke daerah lain, bukan hanya dikembalikan ke daerah penghasil saja.
Selain itu, ia menjelaskan, bahwa pertemuan secara online memang menjadi budaya kerja baru di Kemenkeu sejak pandemi. Hal itu dimaksudkan untuk menghemat waktu dan bisa melakukan pertemuan dengan efisien.
Kendati demikian, Adil merasa tak puas dengan penjelasan Luky dan menyatakan niatnya untuk meninggalkan ruangan. Bahkan, ia sempat menyebut akan membawa persoalan ini ke jalur hukum.
“Terus terang pak, saya sudah lapor ke pembina saya Pak Tito (Mendagri), kalau tidak bisa juga, nanti kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya enek mandang bapak di sini, aku tinggalkan lah ini ruangan,” ucap Adil.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
