redaksiutama.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memaparkan kebutuhan anggaran untuk percepatan pembangunan IKN. Terkait hal ini, Kementerian PUPR sudah mengirim surat ke Kementerian Keuangan No. KU 0101-Mn/2210.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dana yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp 12,7 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur jalan hingga pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri.
“Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan IKN dan menindaklanjuti arahan presiden untuk melaksanakan pengembangan wilayah perencanaan pusat pemerintahan zona 1B dan 1C, kami telah mengirim surat ke Menkeu KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar 12,7 triliun,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022).
Basuki mengatakan, setelah market sounding yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 22 Agustus lalu, banyak investor minat masuk ke IKN. Kementerian PUPR diminta melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, namun juga 1B dan 1C.
Untuk wilayah 1B dan 1C, fokus pembangunan adalah untuk land development dan jalan akses. “Untuk prasarana dasar, 1B dan 1C akan difokuskan pada land development dan jalan aksesnya saja dulu,” sambungnya.
Adapun dana yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah ASN TNI-Polri adalah yang paling besar. Jumlahnya mencapai Rp 9,4 triliun.
“Perumahan sebetulnya ini Rp 12,7 triliun termasuk rumah ASN TNI-Polri Rp 9,4 triliun. Sisanya itu untuk land development dan jalan. Kami untuk itu fokuskan dulu land development dan jalan, ini akan kita mulai Januari,” ujarnya.
Pembangunan infrastruktur jalan dan land development menjadi prioritas. Pasalnya, Pada triwulan kedua Jokowi disebut akan mengajak investor datang ke IKN untuk menawarkan pembangunan di IKN.
