redaksiutama.com –
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyetujui usulan pengusaha untuk melakukan pengurangan jam kerja atau no work no pay demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Merespons hal tersebut, pekerja/buruh menyesalkan pernyataan dari Menko PMK. Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, no work no pay tidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.
“Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan,” tegasnya melalui pesan tertulis, Sabtu (3/12/2022).
Setidaknya ada tiga alasan mengapa buruh menolak no work no pay. Pertama, bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Selengkapnya simak di
2. Bangun Pabrik AC, Daikin Gelontorkan Dana Rp 3,3 Triliun
PT Daikin Industries Indonesia memulai pembangunan pabrik pendingin ruangan atau air conditioner (AC) di Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang, Jawa Barat.
Pabrik ini menelan biaya investasi sebesar 220 juta dollar AS atau setara Rp 3,3 triliun. Pabrik AC milik Daikin dibangun di atas lahan seluas 204.000 meter persegi dengan kapasitas produksi penuh mencapai 1,5 juta unit per tahun.
Untuk fase pertama, fasilitas produksi pabrik AC ini akan memakan lahan seluas 51.000 meter persegi. Produksi perdana pabrik AC Daikin ditargetkan berlangsung pada Desember 2024 mendatang. Di tahun pertama, pabrik tersebut akan memproduksi sekitar 500.000 unit AC.
Yoshihiro Mineno, Senior Executive Officer Daikin Industries Limited menyampaikan, pembangun pabrik ini ditujukan untuk memperkuat posisi Daikin sebagai pemimpin pasar AC di Indonesia. Saat ini, Daikin menguasai 35,5 persen pangsa pasar AC di Tanah Air. Setelah pabrik tersebut beroperasi, pangsa pasar Daikin berpotensi melonjak ke level 50 persen.
Baca selengkapnya di
3. Ajinomoto , dari Jualan Micin, Kini Masuk Bisnis Chip Semikonduktor
Produsen makanan dan penyedap rasa Ajinomoto, belum lama ini memutuskan masuk ke bisnis pembuatan semikonduktor.
Ekspansi bisnis perusahaan asal Jepang ini terbilang mengejutkan.
Bagaimana tidak, selama puluhan tahun perusahaan ini terkenal dengan produk monosodium glumate (MSG) atau juga dikenal dengan
micin. Semikonduktor sendiri adalah komponen penghantar listrik yang didesain secara spesifik tidak sebaik konduktor namun bisa mengalirkan listrik tidak seburuk isolator. Dibuat dari germanium, silikon, dan unsur sebagainya, semikonduktor dipakai untuk berbagai macam perangkat elektronik seperti chip laptop hingga ponsel.
Simak selengkapnya di
4. Berlaku di 11 Daerah, Beli Solar Subsidi Kini Wajib Pakai Qr Code MyPertamina
PT Pertamina (Persero) resmi melakukan uji coba pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subdisi menggunakan QR code pada aplikas MyPertamina. Uji coba ini dilakukan terbatas di 11 kabupaten/kota.
Masyarakat yang terdaftar dalam program subsidi tepat MyPertamina maka akan mendapatkan QR code yang perlu ditunjukkan saat melakukan pembelian Solar subsidi.
“Uji coba penerapan kode QR subsidi tepat untuk Solar subsidi kini sudah mulai dilakukan di beberapa wilayah terpilih sebagai upaya persiapan pelayanan bagi seluruh masyarakat,” tulis Pertamina melalui akun Instagram resminya @mypertamina dikutip Sabtu (3/12/2022).
Adapun 11 kabupaten/kota yang SPBU-nya sudah menerapkan pembelian dengan QR code untuk Solar subsidi yakni Kota Payakumbuh di region Sumatera Barat, Kabupaten Pandeglang di region Banten, Kabupaten Ciamis di region Bandung, dan Kabupaten Kuningan di region Cirebon.
Selengkapnya baca di
5. Peringatkan Pejabat yang Perlambat Urus Perizinan, Luhut: Masih Mau Jabatan Kau Lanjut atau Enggak?
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan memperingatkan kepada pejabat yang berwenang mengurus perizinan agar tidak mempersulit atau memperlambat izin para investor yang berinvestasi ke Indonesia.
“Yang tinggal masalah tadi, jangan sampai ada izin (dipersulit) makanya saya turun tangan kalau gini. Kalau ada (dipersulit izinnya) saya langsung telepon sendiri ‘kau masih mau jabatan kau (lanjut) atau enggak? itu saja”,” ucapnya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dikutip Sabtu (3/12/2022).
Karena kata Luhut, sudah seharusnya perizinan yang dikeluarkan tidak diperlambat sesuai aturan. Terlebih lagi sekarang ini, mengurus izin usaha bisa melalui sistem terintegrasi secara daring (online) atau OSS.
“Ya harus jalan, jadi sesuai dengan aturan yang ada. Aturan bukan tidak melanggar aturan jangan salah, tapi harus sesuai aturan, jangan diperlambat,” ujarnya.
Simak selengkapnya di
