redaksiutama.com – Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama 2023. Totalnya ada 24 hari.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun menyoroti kebijakan tersebut. Khususnya terkait produktivitas dan kompetensi Indonesia yang sebenarnya belum paling hebat dibandingkan negara lain.
“Kita ini produktivitas tidak paling hebat, competitiveness tidak paling hebat. Tetapi liburan terus diperbanyak. Kalau liburan diperbanyak itu, apa lagi kita (pengusaha) punya ekspor yang di sana (negara lain) nggak peduli negaranya libur atau tidak libur. Kira-kira begitu. Kalau kita banyak libur piye?” ungkap Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Aloysius Budi Santoso kepada detikcom, Selasa (11/10/2022).
Budi juga menyoroti kenaikan pengeluaran perusahaan untuk karyawan jika harus bekerja di hari libur. Mengingat, diyakini ada beberapa kesempatan karyawan harus bekerja di hari libur.
“Begitu libur, kalau tetap kerja ongkosnya, kan ada ongkos lembur. Biayanya otomatis naik karena antar libur nggak libur beda. Jadi masalahnya buat kami saya juga nggak ngerti rasionalisasinya apa. Nggak ada saran, dibalikin saja jangan kebanyakan libur!,” kata Budi.
Ia juga mengatakan sebenarnya dengan adanya hari-hari besar tetapi tanpa cuti bersama juga sudah terlalu banyak libur. Apa lagi, dia mengeluhkan bahwa setiap ganti presiden pasti ada tambahan libur nasional.
“Zaman Pak Abdurahman apa namanya Imlek, Pak SBY hari buruh, Pak Jokowi hari Pancasila itu. Ini habis itu dulu cuti bersama hanya seputaran Idul Fitri saja, kemudian ditambah seputaran Natal. Sekarang ditambah Waisak apa, kan ya saya kira udah jelas,” ungkapnya.
“Orang jadi disuruh libur, produktivitasnya menurun, kompetitifnya disuruh menurun, kalau bekerja (di hari libur) ya ada cost yang naik, kan jadi bayar lembur nggak bisa bayar seperti hari biasa,” sambung Budi.
