Pemda perlu kolaborasi wujudkan data mumpuni ekonomi berkelanjutan

redaksiutama.com – Pemerintah daerah di berbagai tingkatan diharapkan dapat membangun kolaborasi dan sinergi yang efektif guna mewujudkan pengumpulan serta analisis data yang mumpuni dalam rangka membangun daya saing ekonomi yang berkelanjutan bagi setiap daerah.

Koordinator Penelitian dan Pengukuran Riset, Teknologi dan Inovasi Deputi Kebijakan Riset dan InovasiYudi Widayanto dalam Katadata Regional Summit 2022 di Jakarta, Kamis, mengatakan pengukuran indeks daya saing daerah berkelanjutan akan mudah apabila data yang ada di Satu Data Indonesia sudah lengkap.

“Data memang masih menjadi tantangan. Karena, tidak semua daerah mempunyai sumber daya untuk melengkapi data. Ini memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua,” kata Yudi.

BRIN, kata Yudi, mempunyai 85 pusat riset dan inovasi di sejumlah daerah sehingga keberadaan BRIN di daerah bisa membantu percepatan pembangunan di daerah dan meningkatkan daya saing.

Ia juga menyebutkan bahwa basis data yang dimulai dari satuan pemerintahan terkecil yaitu desa, akan sangat berpengaruh terhadap daya saing.

“Tanpa adanya data, bagaimana kita mau mengukur daya saing? Tanpa ada penyediaan data yang baik, bagaimana kita mau melihat cerminan daya saing itu sendiri? Karena saat ini semua bergantung kepada data. Jika data berkualitas, presisi dan jujur, maka akan berdampak pada output kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Yudi.

Pembicara lainnya, analis Tim Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Eduardo Edwin Ramda sepakat bahwa data mempunyai peranan besar terhadap daya saing daerah, karena tanpa adanya data, sulit untuk mengukur keberhasilan sebuah daerah.

Eduardo mengungkapkan bahwa belum semua darah mempunyai data yang mumpuni, padahal, indikasi keberhasilan daerah sangat tergantung dari data. Ini yang membuat daya saing daerah belum dibangun secara seimbang.

Eduardo menambahkan, dalam menyusun Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, tim IDSDB mengacu kepada data dari setiap daerah dalam menerapkan empat indikator pembangunan berkelanjutan.

Saat ini, data masih menjadi masalah yang dialami oleh sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak pengambil keputusan dalam menyiapkan data yang mumpuni.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung, Bali Made Wira menjelaskan Pemkab Badung dalam merancang berbagai program kegiatan pembangunan di daerah sudah menetapkan orientasi tidak lagi kepada sisi kesejahteraan, namun lebih mengarah ke indeks kebahagiaan.

Itu menjadi fokus utama dan sudah tertuang dalam visi Pemkab Badung yang menetapkan visi melanjutkan kebahagiaan melalui pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan Tri Hita Karana.

Dari hasil evaluasi dan kajian yang telah dilaksanakan, mulai dari pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, sampai hukum dan tata kelola sudah diintegrasikan dan dijabarkan dalam kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung untuk periode 2021-2026.

error: Content is protected !!