Merdeka.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkunjung ke Papua Selatan, salah satu provinsi baru pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Di sana, Mendagri Tito mengungkap keuntungan DOB memacu pelayanan publik menjadi lebih baik.
“Semua sudah di sini. Mau membuat perizinan yang mau berusaha izinnya ada di sini. Yang mengurusi SD, SMP, SMA, Madrasah, segala macam urusannya sudah di sini, di Merauke. Dan itu akan membuat percepatan pembangunan di Papua,” kata Mendagri dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat (12/8).
Menurut Mendagri pelayanan yang lebih baik tersebut akan dapat diperoleh karena pusat pemerintahan berada dalam jarak dekat dengan masyarakat Merauke.
Sehingga, lanjut dia untuk mendapatkan pelayanan optimal, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Jayapura.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan ketika berkunjung ke Kabupaten Merauke, Jumat.
Berikutnya, Mendagri juga menyinggung soal potensi besar yang terdapat di Papua Selatan yang bukan hanya berasal dari kekayaan alamnya, tetapi juga dari stabilitas keamanan di Merauke. Situasi yang nisbi aman katanya akan membuat roda pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan berjalan lancar.
“Maka saya tadi sudah pesan betul yang penting kompak. pemerintah daerah, gubernur, nanti ada para bupati, TNI, Polri, kejaksaan, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, baik masyarakat pendatang, masyarakat asli Papua, semua harus kompak jaga keamanan itu,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri mengatakan pemerintahan DOB Provinsi Papua Selatan nantinya perlu memprioritaskan aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Jajaran pemerintahan, terutama gubernur ke depan harus memikirkan agar pelayanan pendidikan sebisa mungkin diberikan secara gratis. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk mengusahakan adanya beasiswa di perguruan tinggi bagi para pelajar di Papua.
Lebih lanjut, Mendagri mengajak berbagai pihak agar sama-sama menjaga keamanan di Papua Selatan. Mendagri mendorong agar sikap toleransi terus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Tolong kembangkan pemahaman-pemahaman moderat. Tidak mencerca, menghina, menjelekkan agama-agama yang lain, itu tolong harus dijaga betul dan saling koreksi,” ujar Mendagri. Seperti dikutip Antara. [rhm]
Baca juga:
PKB Desak Tiga Provinsi Baru di Papua Bisa Ikut Pemilu 2024
Agar Tak Terjadi Kekacauan Pemilu, PAN Usul Tiga Provinsi Baru Papua jadi Satu Dapil
Soal Pemilu di Papua, Ketua KPU Tunggu Pembahasan DPR dan Pemerintah
Wapres Ma’ruf Amin Kantongi Nama-Nama Penjabat Gubernur Provinsi Baru Papua
Nasib 3 Provinsi Baru Papua di Pemilu 2024, Ini Penjelasan Mahfud MD
Jokowi Bakal Lantik Langsung Tiga Penjabat Gubernur Provinsi Baru Papua
Suasana Audiensi Majelis Rakyat Papua dengan KPU
Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.
