redaksiutama.com – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengklaim, tak ada negara yang melakukan pengendalian inflasi secara detail seperti yang Indonesia lakukan. Menurutnya, hal itu pula yang membuat inflasi Indonesia cukup terkendali dibandingkan sejumlah negara lainnya.
Ia menjelaskan, lonjakan inflasi yang terjadi secara global membuat setiap negara berupaya mengendalikan kenaikan harga. Umumnya, negara-negara menekan inflasi dengan kebijakan kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral.
Namun, itu merupakan kebijakan pengendalian inflasi secara makro, yang menurut Jokowi perlu dibarengi pula dengan kebijakan pengendalian secara mikro.
Maka dalam hal ini, pemerintah melalui instrumen fiskalnya memberikan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mewajibkan pemerintah daerah (pemda) menggunakan sebagian anggaran untuk pengendalian inflasi.
“Seperti inflasi, itu enggak ada negara yang melakukannya seperti kita. Inflasi biasanya dikendalikan dengan menaikkan suku bunga oleh bank sentral. Tapi kita tidak hanya urusan kenaikan suku bunga, dalam praktek nyata kita juga masuk ke sumbernya, yaitu kenaikan (harga) barang dan jasa,” katanya dalam acara Investor Daily Summit 2022 di JCC, Jakarta , Selasa (11/10/2022).
Bansos BBM
Ia mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan subsidi energi mencapai Rp 502,6 triliun di tahun ini. Selain itu, seiring dengan adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Solar dan Pertalite, juga diberikan tambahan bansos sekitar Rp 24,17 triliun.
Bansos itu mencakup pula kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan pemerintah daerah (pemda) membelanjakan 2 persen dari anggaran dana transfer umum (DTU) dan anggaran dari belanja tak terduga untuk pengendalian inflasi di daerahnya.
Ia mencontohkan, langkah pengendalian itu dapat dilakukan pemda dengan menyubsidi ongkos logistik pengiriman bahan pangan dari satu daerah ke daerah lainnya.
Pengendalian harga pangan di daerah
Misalnya, ketika Lampung mengalami kenaikan harga bawang merah seiring permintaan yang tak seimbang dengan pasokan, maka komoditas itu perlu ditambah pasokannya dari pusat produksi, yaitu Brebes. Maka dalam hal ini, biaya angkut bawang merah dari Brebes ke Lampung menjadi ditanggung pemda.
Begitu pula ketika harga telur di DKI Jakarta mengalami kenaikan, maka perlu ditambah pasokannya dari Blitar, sebagai daerah produsen telur. Kemudian ongkos angkut telur dari Blitar ke DKI Jakarta tersebut yang kemudian disubsidi pemda.
“Sehingga harga itu adalah benar-benar harga peternak, harga petani. Ini enggak ada negara yang kerja kayak kita, yang sedetil itu,” kata Jokowi.
Menurutnya, pengendalian inflasi yang dilakukan secara makro dan mikro itu, telah membuat laju inflasi Indonesia cukup terjaga meski adanya kenaikan harga BBM.
Inflasi pada September 2022 tercatat sebesar 5,95 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dari proyeksi pemerintah yang mulanya diperkirakan menyentuh 6,8 persen.
“Jadi sekarang ini memang kita tidak bisa bekerja makronya saja, tidak bisa. Makro iya, mikro iya, tapi juga tidak cukup, harus lebih tajam lagi, detail, sehingga penyelesaiannya betul-betul satu per satu,” pungkasnya.
