Merdeka.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, komitmen pemerintah untuk menghentikan ekspor nikel hingga bauksit bukan bentuk anti asing. Langkah ini mendukung hilirisasi industri nikel hingga bauksit untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja.
“Kita tidak anti asing atau anti investasi luar negeri, tapi keseimbangan pertumbuhan yang merata harus dipastikan, pertumbuhan Indonesia harus lebih tinggi dari negara lain dengan hilirisasi industri nikel dan lainnya,” kata Erick dalam seminar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertajuk Menuju Masyarakat Cashless di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (3/8).
Dia menjelaskan, sudah terlalu lama sumber daya alam dan market besar Indonesia hanya dijadikan sebagai pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja bagi negara lain. Padahal, Indonesia berpeluang besar menjadi negara produsen baterai listrik melalui hilirisasi nikel.
“Pertanyaan saya selalu sama, kapan perubahan ini terjadi kalau kita tidak adaptasi, sehingga akhirnya kita hanya jadi market,” ucapnya.
Untuk itu, lanjut Erick, pemerintah terus bekerja keras melakukan perubahan dengan menekan pengiriman SDA dalam bentuk bahan baku ke luar negeri, salah satunya dengan memperkuat ekosistem industri baterai listrik demi meningkatkan pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
“Sekarang saatnya kita tidak hanya menjadi market, maka tidak ada investasi untuk pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh lebih besar di negara lain,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk tetap membentuk industri hilir di Indonesia meskipun dapat banyak tentangan dari negara asing. Sebab, NKRI akan mulai menyetop ekspor berbagai bahan baku (raw material) seperti bijih nikel.
Keputusan itu lantas dipermasalahkan oleh Uni Eropa, yang mengajukan gugatan atas larangan ekspor bijih nikel Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia, atau Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO).
Dia tak ingin Indonesia kehilangan kesempatan untuk jadi pemain besar di kancah industri global. Menurutnya, NKRI harus lantang berbicara terhadap segala hak milik yang selama ini banyak dikuasai asing.
“Setelah nikel apa? Bauksit setop tidak bisa lagi ekspor mentahan, harus jadi aluminium. Kita harus berani saat nikel untuk mengatakan tidak, meski kita digugat di WTO, tidak apa kan nikel-nikel kita, barang barang kita mau kita jadikan kita pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini hak kita dong,” tegasnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). [azz]
Baca juga:
Kemenkeu Soal Penerapan Pajak Ekspor Nikel: Masih Butuh Diskusi
Menteri Bahlil Usul Kenakan Pajak Ekspor untuk Hilirisasi Nikel Kurang dari 50 Persen
Jokowi Yakin RI Jadi Produsen Utama Produk Berbasis Nikel di Pasar Global
Bertemu Luhut, Elon Musk Tertarik Kembangkan Potensi Nikel RI
Pimpin Delegasi Sengketa Nikel, Wamendag Jerry Fokus Jaga Kedaulatan RI
Menteri Bahlil Soal Larangan Ekspor: Nikel-Bauksit 2022, Timah-Tembaga 2023
Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.
