Merdeka.com – Sejumlah fraksi DPR RI sepakat kinerja pemerintah sepanjang tahun 2021 belum maksimal untuk mendorong perekonomian nasional mencapai target asumsi makro dalam APBN. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bisa tumbuh 5 persen di 2021, nyatanya hanya tercapai 3,69 persen saja.
Melesetnya pertumbuhan ekonomi tersebut ditengarai akibat penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang belum maksimal. Tercermin dari penyerapannya yang hanya 87,96 persen atau Rp 655,14 triliun dari target sebesar Rp 744,7 triliun.
“Realisasi penanganan Covid dan penyerapan dana PEN hanya mencapai 87,96 persen dari alokasikan. Padahal pembengkakan belanja di tahun 2021 diklaim pemerintah sebagai menangani pandemi dan pemulihan ekonomi,” kata juru bicara Fraksi Gerindra Susi Marleny Bachsin dalam Sidang Paripurna Ke-27, Jakarta, Selasa (5/7).
Selain itu, efektivitas penggunaan dana PEN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hanya 1,36 persen. Hal senada juga diungkapkan Fraksi Nasional Demokrat (NasDem). Dia menilai penyerapan dana PEN masih belum optimal mendorong perekonomian Indonesia tahun lalu. Khususnya pada penyerapan untuk bantuan UMKM dan korporasi.
“Jika ditilik lebih lanjut, kontribusi terbesar melesetnya penyerapan dana PEN dari realisasi dukungan UMKM dan korporasi,” kata Juru Bicara Fraksi NasDem, Moh. Haerul Amri.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyoroti hal serupa. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 meleset jauh dari target APBN yang sebesar 5,0 persen. Hasil tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi yang terjadi belum sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Kami menyoroti pertumbuhan tersebut belum diiringi dengan pemulihan kesejahteraan masyarakat,” kata Juru Bicara Fraksi PKB, Muhammad Kadafi.
Dia menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dimaksud tercermin dari masih rendahnya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 2,02 persen. Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menyoroti pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang hanya 1,8 persen.
Sektor ini menjadi yang paling rendah dari sumber pertumbuhan ekonomi lainnya. Padahal sektor ini sangat berkaitan dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Mengingat jumlah rumah tangga miskin ekstrem berpenghasilan dari sektor pertanian. Sehingga pihaknya meminta pemerintah memberikan perhatian khusus pada masyarakat di sektor tersebut.
“PKB meminta pemerintah agar memprioritaskan sektor pertanian karena ini sektor yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. [azz]
Baca juga:
Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai Tak Ganggu Pemulihan Ekonomi Selama RS Tak Penuh
Syarat Wajib Vaksin Booster untuk Perjalanan Dinilai Tidak Ganggu Pemulihan Ekonomi
Per 3 Juli 2022, Penyerapan Dana PEN Sektor Kesehatan Baru Rp28 Triliun
Menko Airlangga: Pandemi Belum Berakhir
APBN akan Digunakan untuk Minimalisir Dampak Gejolak Geopolitik Global
Menteri Sri Mulyani Optimistis Ekonomi RI 2022 Mampu Tumbuh 5,4 Persen
Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.
