redaksiutama.com – Pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tembus US$ 1,449 miliar atau setara Rp 21 triliun lebih. Biaya proyek yang awalnya diprediksi US$ 6,071 miliar kini menjadi US$ 7,5 miliar.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bengkak biaya itu dipenuhi melalui skema 25% ekuitas yang dibayar oleh konsorsium Indonesia Rp 3,2 triliun dan konsorsium China Rp 2,1 triliun. Sisanya 75% atau Rp 16 triliun lebih akan dibayar lewat pinjaman dari China Development Bank (CDB).
“Saat ini kami sedang mengisi porsi 75%-nya pinjaman dari CBD yang sedang negosiasi untuk struktur penjaminan dari Kementerian Keuangan,” kata pria yang akrab disapa Tiko itu dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (23/11/2022).
Selain menunggu pinjaman dari China, saat ini juga sedang dinantikan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah ke PT KAI (Persero) sebesar Rp 3,2 triliun untuk biayai bengkaknya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tiko berharap pencairan bisa dilakukan Desember 2022 agar proyek tidak molor lagi.
Terbaru Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditargetkan bisa operasi terbatas Juni 2023. Progres fisiknya saat ini mencapai 81,66% dan progres investasi mencapai 91,40%.
“Kami meyakini insya Allah apabila dukungan PMN dan pendanaan dari CBD bisa kita cairkan di bulan Desember ini, insya Allah schedule Juni-Juli (2023) ini bisa kita capai,” ucap Tiko.
Di sisi lain, saat ini juga sedang dilakukan percepatan penyusunan Peraturan (PP/Perpres) Kereta Cepat tentang kelangsungan operasional, standar keselamatan operasional, persinyalan (alokasi khusus untuk perkeretaapian), kelistrikan dan kebutuhan penunjang operasional lainnya. Hal ini untuk memastikan standar proyek kereta cepat di Indonesia dalam jangka panjang.
“Saat ini kami sedang berproses dengan Kementerian Perhubungan untuk membuat PP Perkeretaapian yang khusus mengatur kereta cepat karena kalau menggunakan PP yang mengatur kereta api biasa itu nggak menjangkau kereta cepat,” jelas Tiko.
