redaksiutama.com – Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, sebelum tahun 2030 pihaknya akan mempensiunkan sebanyak 5 Giga Watt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU ).
Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang memperkuat komitmen dalam melaksanakan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE).
“Kita akan mempensiunkan dini PLTU, ada 5 GW PLTU yang akan pensiun dini sebelum tahun 2030, dan lebih dari 5 GW lagi akan dipensiunkan di atas tahun 2030, ini sangat sulit, dan belum cukup,” kata Darmawan dalam acara Bincang Dua Puluh Bersama PLN “Menapak Peta Jalan Pemanfaatan Kendaraan Listrik Nasional” di Jakarta, Selasa (11/10/2022).
Darmawan mengatakan, satu setengah tahun lalu pihaknya sudah mempensiunkan 2 GW PLTU batu bara, dan digantikan dengan 1,1 GW pembangkit energi baru terbarukan (EBT).
Namun, hal ini dinilai belum cukup, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) baru, hingga tahun 2030 akan dibangun 51,16 persen pembangkit Energi Baru Terbarukan atau EBT yang berasal dari hidro, panas bumi, angin, solar, hingga ombak.
“Dalam RUPTL baru, di dalamnya kita akan tambahkan. Penambahan pembangkit dari sekarang sampai tahun 2030 adalah 51,6 persen ada hidro, panas bumi, angin, solar, kemudian akan kita tambahkan, ombak,” lanjut Darmawan.
Darmawan mengatakan, sejauh ini pihaknya telah berupaya keras untuk mendorong penerapan EBT . Selain melakukan review kembali pembangkit yang akan dipensiunkan dini, pihaknya juga sempat membatalkan kerja sama dengan Independent Power Producer (IPP).
Hal ini dilakukan pada tahun 2000, dimana PLN membatalkan kontrak 1,4 GW dengan perusahaan energi AS. Dalam hal ini, PLN terpaksa harus menelan kerugian 380 juta dollar AS, dan membayar legla fee senilai 25 juta dollar AS.
“Jadi dalam hal ini perjuangan kita all out. Hari ini emsisi kita sekitar 240 juta ton per tahun, di tahun 2060 tanpa intervensi, emisi gas rumah kaca akan meningkat dari 240 juta ton menjadi 920 juta ton,” tegas dia.
