redaksiutama.com – “Kalaupun kita kembali menggunakan, harus ada justifikasinya yaitu ada kejadian extraordinary,” kata Sri Mulyani saat ditemui di sela-sela pertemuan IMF-WB di Washington DC, AS, Rabu (12/10/2022) waktu setempat.
Menurut dia, sinergi kebijakan fiskal maupun moneter telah berjalan dengan baik serta berkesinambungan selama masa pandemi terutama melalui burden sharing (SKB) untuk pembiayaan APBN.
Saat masa pandemi lalu, sejumlah insentif bahkan telah diberikan kepada pelaku usaha, korporasi maupun UMKM, termasuk sektor tertentu seperti otomotif dan pariwisata agar perekonomian dapat cepat pulih.
Namun, saat kondisi telah pulih, kata dia, pemerintah akan kembali berupaya merumuskan kebijakan fiskal tanpa mengganggu independensi otoritas moneter untuk menjaga kredibilitas masing-masing.
“Kalau ekonomi sudah relatif pulih, kita harus kembali kepada situasi normal, karena ini bagian dari menjaga kredibilitas dan sustainibilitas dari dua instrumen fiskal dan moneter,” kata dia, dikutip dari Antara.
Terpisah, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo memastikan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter telah terjalin dengan baik selama masa-masa kritis penanganan pandemi.
Koordinasi serupa juga telah dilakukan dalam pengendalian inflasi, terutama ketika perekonomian dihadapkan dengan adanya tekanan inflasi global yang berpotensi meningkat hingga akhir 2022.
Menurut dia, kebijakan penyesuaian harga BBM karena faktor geopolitik di Eropa telah membantu bank sentral dalam merumuskan kebijakan moneter yang sesuai dalam pengendalian inflasi.
Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam Laporan World Economic Outlook terbaru mengingatkan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dengan moneter, terutama untuk mengatasi potensi tingginya inflasi global.
“Bertindak sebaliknya akan menghambat upaya pengendalian inflasi, memberikan risiko lebih lanjut, meningkatkan biaya dan mengganggu stabilitas sistem finansial,” kata Economic Counsellor IMF Pierre-Olivier Gourinchas.
