TRIBUNNEWS.COM – Bermasksud membantu Ukraina mempertahankan diri dari invasi Rusia dengan bayaran segunung, nasib tentara bayaran asal Amerika Serikat (AS) kini justru menyedihkan.
Selain terancam vonis hukuman mati seperti tiga tentara bayaran sebelumnyadari Inggris dan Afrika, kini dua tentara AS juga terkatung-katung, negaranya tak mau memberikan bantuan apa pun.
Wartawan militer AS Haley Britzky mengungkapkan keprihatinannya tentang nasib mantan prajurit Amerika Andy Huynh dan Alexander Drueke (veteran perang Irak), yang ditangkap oleh tentara sekutu dalam operasi untuk membebaskan Donbass.
Seperi dilaporkan oleh kantor berita PRAVDA, dalam sebuah artikel untuk Tugas & Tujuan, dia juga menulis tentang veteran tentara Grady Kurpasi, yang hilang di Ukraina minggu lalu.
Baca juga: Tentara Bayaran Inggris Ini Minta Hukuman Matinya Dikuranggi Jadi Penjara Seumur Hidup
Setelah mencatat bahwa tentara bayaran menghadapi hukuman mati di bawah undang-undang DPR, reporter mengutip anggota Dewan Hubungan Luar Negeri Thomas Graham, yang mengatakan bahwa penangkapan dua orang Amerika akan mencegah orang asing lainnya bepergian ke Ukraina.
“Pesannya adalah: Jangan datang ke sini dan bertempur di pihak Ukraina, dan membunuh tentara Rusia atau membunuh sekutu Rusia dari Donetsk dan Luhansk, ada harga yang harus dibayar jika Anda tertangkap,” kata Graham.
Pakar lain yang diwawancarai Britzky mengatakan bahwa status sukarelawan yang termasuk dalam Konvensi Jenewa bisa “”sangat dipertanyakan” jika mereka hanyalah warga sipil dari negara lain yang bergabung dalam pertempuran.”
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada NBC News bahwa kedua orang Amerika itu adalah “tentara keberuntungan” – tentara bayaran yang harus “mempertanggung jawabkan atas kejahatan yang telah mereka lakukan.”
Pihak berwenang AS menolak untuk berbicara dengan Donetsk.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan departemen telah menghubungi pihak berwenang Rusia mengenai Huynh dan Drueke, tetapi tidak menerima tanggapan resmi atau resmi.
Sebenarnya, otoritas Rusia menawarkan Amerika Serikat untuk bertanya kepada DPR dengan pertanyaan tentang warganya, tetapi pemerintahan Joe Biden dengan tegas menolak untuk melakukan ini, karena DPR dan LPR adalah negara yang “tidak diakui”.
Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.
