Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rapat Kordinasi Nasional (Rakonas) Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk kemenangan PPP di Pemilu 2024 mendatang.
Melalui Rakornas pada 15-17 Juli 2022 yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Anwar Sanusi menyebutkan, ada delapan rekomendasi yang dihasilkan Rakornas Majelis Pakar PPP.
Di antaranya, Penggunaan Identitas partai masih sangat relevan untuk dijadikan isu strategis pemenangan daerah pemilihan, baik untuk keberlangsungan elektoral partai maupun Calon Legislatif (Caleg) dalam kontestasi Pemilu 2024.
“Orientasi identitas partai sebagai media islam politik disetiap Provinsi secara efektifitas memiliki perbedaan yang didasari pada karakteristik masyarakat setiap Provinsi. Sebab itu memerlukan kajian lebih dalam agar identitas partai dapat beroprasional dalam mengembalikan kemenangan partai disetiap Provinsi sebagai bekal yang mampu diimplementasikan bagi calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” kata Anwar Sanusi kepada wartawan, Minggu (17/7/2022).
Baca juga: Ajak Partai yang Mau Gabung KIB, PPP: Ayo Lebih Cepat sehingga Bisa Koalisi Sejak Dini
Kedua, ekonomi dan kesejahteraan masih menjadi isu strategis bagi partai untuk dilaksanakan melalui kadernya yang duduk dilegislatif maupun eksekutif ataupun yang akan ikut berkontestasi di 2024.
Pengembangan ekonomi dan kesejahteraan dengan berorentasi pada pembangunan ekonomi keumatan, serta keberpihakan pada UMKM dan pengusaha lokal.
“PPP melalui kadernya dilembaga legislatif juga harus memperhatikan kebijakan fiskal, moneter, politik anggaran dan ekonomi Indonesia dengan memperhatikan perfoma dan problematika lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Serta mendorong adanya program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat Indonesi,” ungkapnya.
Ketiga kata Anwar, PPP harus menumbuhkembangkan sekolah kader, dalam rangka peningkatan mutu kader maka perlu adanya sistem kaderasi berbasis ideologi. Dan modernisasi sistem partai melalui pendidikan kader secara khusus untuk mempermudah penjaringan, penempatan dan keberhasilan kader yang potensial meraup pemilih.
Keempat, dalam hal menentukan calon presiden dan wakil presiden partai harus hati-hati dalam menentukan, agar tidak berdampak negatif dengan perolehan suara partai.
Kelima, Setiap fungsional struktural agar memperhatikan nilai-nilai keislaman dalam menyelesaikan perbedaan dengan cara musyawarah dan berdasar pada ketentuan perundangan atau aturan organisasi partai yang berlaku.
Agar tahapan konsolidasi kerja-kerja partai dalam menjalankan tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU tidak terganggu.
Keenam, DPP PPP agar dapat segera menyelesaikan berbagai perbedaan disetiap level dengan memperhatikan kepentingan partai dan kader. Melengkapi struktur sesuai dengan kebutuhan partai, dan menempatkan mereka sesuai dengan kemampuan dan kemauan untuk bersama membangun partai.
Selanjutnya ketujuh, Mempersiapkan badan otonom AMK, GPK dan GMPI sebagai basis memobilisasi suara pemilih pemula dan milenial sekaligus mengawal suara disetiap tingkatan. Khusus bagi Badan Otonom WPP untuk dapat dimaksimalkan sebagai supporting electoral perempuan melalui pengembangan program mengefektifkan dan memberi ruang untuk bekerja dan memberi kontribusi elektoral PPP.
“Dan yang kedelapan, Merekomendasikan kepada setiap Majelis Pakar DPW agar melakasanakan Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) antara bulan agustus sampai dengan Desember 2022,” pungkasnya.
Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.
