Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, pengendalian BBM subsidi harus dilakukan. Hal tersebut demi menghindari anggaran subsidi yang dikeluarkan Pemerintah akan semakin besar.
“Presiden Jokowi sendiri yang meminta agar pengendalian BBM subsidi ini dilakukan. Tujuannya agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Sebab selama ini pengendalian BBM subsidi yang dilakukan belum tepat sasaran,” ujar Fahmy dalam keterangannya, Sabtu (23/7/2022).
Baca juga: 2 Kota di Sumatra Utara Ini Jadi Pilot Project Penerapan MyPertamina
Pertamina memperkirakan penggunaan Pertalite mencapai 28 juta kilo liter (KL). Padahal kuotanya tahun 2022 hanya 23,05 juta KL. Hingga Mei 2022 realisasi Pertalite sudah melebihi kuotanya 23 persen.
Sedangkan untuk Solar subsidi jika tidak dilakukan pembatasan, akan terjadi over kuota sebesar 17,3 juta KL. Padahal kuota subsidi solar yang diberikan sebesar 14,91 juta KL. Sampai dengan YTD Mei 2022, realiasi Solar Subsidi sudah melebihi kuotanya hingga 11 persen.
Lanjut Fahmy, untuk merespon permintaan Presiden Jokowi tersebut, Kementerian ESDM dan Pertamina berinisiatif untuk melakukan pengendalian BBM subsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.
Baca juga: Pendaftar BBM Subsidi di MyPertamina Tembus 150 Ribu Kendaraan
Sehingga Fahmy tak melihat adanya motif politik penggunaan MyPertamina untuk pengendalian BBM subsidi. Tidak benar, menurutnya, jika ajuran pengendalian BBM subsidi menggunakan MyPertamina karena motif politik seperti untuk mendukung Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi Presiden.
“Ini murni inisiatif Kementerian ESDM dan Pertamina untuk merespon kemarahan Presiden Jokowi yang melihat subsidi BBM yang besar sekali. Namun respon Pertamina yang cepat itu tak tepat dan tak efektif,” terang Fahmy.
Jika Erick menggunakan isu MyPertamina sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitasnya, justru dinilai Fahmy salah besar dan bukan langkah yang cerdas. Justru penggunaan MyPertamina ini akan menurunkan elektabilitas Erick Thohir.
“Saya yakin Erick Thohir tak menggunakan isu pengendalian BBM subsidi dengan menggunakan MyPertamina. Jika MyPertamina dijadikan sarana untuk mendongkrak elektabilitas tentu itu salah besar. Justru itu akan menjatuhkan Erick Thohir,” imbuh Fahmy.
Baca juga: Sosialisasi Dianggap Kurang Tepat, Fraksi PKS Minta Penggunaan MyPertamina Dihentikan
Penggunaan MyPertamina untuk menggendalian penggunaan BBM subsidi dinilai Fahmy tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Untuk dapat menggunakan MyPertamina harus memiliki gawai dan menggunakan internet. Padahal tak semua konsumen memiliki gawai dan akses internet yang memadai.
“Sekarang yang harus disubsidi Pemerintah itu mobilnya atau masyarakat miskinnya. Sebab banyak orang kaya yang memiliki mobil baru dengan cc dibawah 2000cc. Sehingga subsidi BBM dengan kreteria mobil dibawah 200cc tidak adil bagi masyrakat miskin. Dan tak tepat sasaran,” kata Fahmy.
Yang lebih tepat untuk menggendalikan penggunaan BBM subsidi menurut Fahmy adalah dengan membuat Perpres kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi. Kendaraan tersebut hanya sepeda motor, kendaraan angkutan barang dan mobil angkutan umum.
Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.
