redaksiutama.com – Sebanyak 40 bank akan menyalurkan dana Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 25,18 triliun melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 40 bank tersebut terdiri dari 7 bank nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Komitmen bank-bank tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada Rabu (28/12/2022). Selain itu, dilaksanakan juga perjanjian kerja sama antara BP Tapera dengan 22 bank penyalur untuk pembiayaan Tapera.
Sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah, BP Tapera akan menyalurkan dana FLPP tahun 2023 sebanyak 220 ribu unit senilai Rp 25,18 triliun, serta pembiayaan Tapera sebanyak 10 ribu unit senilai Rp 1,05 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, Pemerintah sangat memperhatikan pemenuhan hunian terutama bagi MBR. Namun di sisi lain, kemampuan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah masih memiliki keterbatasan.
“Harapan pemerintah nantinya, sumber pendanaan FLPP tidak bergantung pada APBN semata. Untuk tahun 2023, diharapkan BP Tapera secara bertahap mulai memperluas kepesertaannya kepada seluruh peserta mandiri dan melakukan sosialisasi lebih masif untuk lebih memperkenalkan skema pembiayaan perumahan kepada masyarakat,” kata Zainal, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (29/12/2022).
Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh mitra kerja BP Tapera untuk pencapaian kinerja tahun 2022. Berkat dukungan dari bank penyalur dan pengembang perumahan subsidi, target RPJMN 2020-2024 sebesar 200 ribu dan target optimalisasi realisasi FLPP 100% sebesar 226 ribu mampu dipenuhi.
“Tahun 2023 kami tetap akan memberlakukan open komitmen sehingga kuota tidak akan terkunci di bank manapun, sehingga MBR akan terlayani dengan lebih cepat,” kata Adi.
“Kualitas dan ketepatan sasaran tetap menjadi fokus utama, setiap per triwulan akan dilakukan evaluasi guna melihat efektifitas komitmen di setiap bank serta menilai seluruh bank termasuk dari sisi keterhunian dan dokumen ketepatan sasaran,” sambungnya.
