redaksiutama.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI rencananya akan segera merevisi Perubahan Peraturan KPU (PKPU) No. 4 Tahun 2022 khususnya berkenaan dengan Pasal 137 Ayat 3.
Revisi ini menyusul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu yang akan segera diterbitkan.
Pasal 137 Ayat 3 ini terkait dengan pengundian nomor urut partai politik (parpol) peserta pemilu.
“Pasal 137 beserta lampirannya terkait dokumen pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu,” kata Anggota KPU RI Idham Holik saat dihubungi, Selasa (13/12/2022).
Pengundian nomor urut ini rencananya akan berlangsung pada Rabu (14/12/2022) besok.
Proses pengundian akan dilakukan usai KPU mengumumkan dan menetapkan parpol yang lolos untuk menjadi peserta pemilu di hari yang sama.
“KPU akan menetapakan nomor urut parpol peserta pemilu yang diawali dengan pengundian nomor urut parpol bagi partai politik parlemen yang menginginkan nomor urut baru dan bagi partai politik non-parlemen dan baru,” Idham menjelaskan.
Sebelumnya, dalam UU Pemilu Pasal 179 Ayat 3 tertuang peraturan sebagai berikut:
Penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai politik peserta pemiiu.
Kemudian, pasal tersebut direvisi menjadi Perppu No 1 Tahun 2022. Perubahan materi dalam Pasal 179 Ayat 3 menjadi sebagai berikut:
Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk Pemilu anggota DPR pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu yang sama pada Pemilu tahun 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.
Sebagai informasi, total ada 18 partai politik yang dinyatakan lolos tahap verifikasi administrasi pada 14 September 2022.
Sembilan partai politik adalah partai parlemen yang merujuk pada UU Pemilu dan Putusan MK Nomor 55 Tahun 2020 tidak perlu lagi diverifikasi faktual untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu.
Sementara itu, 9 partai politik lain, kini tengah diverifikasi faktual syarat keanggotaan, kepengurusan, dan alamatnya.
Sembilan partai politik nonparlemen itu yakni PSI, Perindo, PKN, Gelora, PBB, Hanura, Ummat, Buruh, dan Garuda.
Hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik akan diumumkan pada tanggal 14 Desember 2022, berbarengan dengan penetapan partai politik peserta Pemilu Serentak 2024.
Pengundian Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024 Akan Dilakukan KPU, Bila Perpu Pemilu Belum Terbit
Privacy Policy
We do not collect identifiable data about you if you are viewing from the EU countries.For more information about our privacy policy, click here
Pengundian Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024 Akan Dilakukan KPU, Bila Perpu Pemilu Belum Terbit
KPU Ajak Tribun Network Jadi Saksi Sejarah
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja: Tidak Ada Lagi Alasan untuk Partai Politik Tidak Tahu Persyaratan Pemilu
Maskot KPU untuk Pemilu 2024 Resmi Terpilih, Begini Penampakannya
Sekjen PDIP: Partai Bukan Hanya sekedar alat kekuasaan
Keuangan Parpol Harus Dikelola secara Baik agar Politik Bersih dari Uang Haram Hasil Kejahatan
Bharada E Lihat Putri Menangis di Mobil Saat Perjalanan Menuju ke Rumah Bangka untuk PCR
Laksamana Yudo Margono Disahkan Jadi Panglima TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI yang Digelar Hari Ini
Walkot Blitar Tetap Berkegiatan Dinas Secara Normal Pasca Perampokan meski Ada Bekas Luka di Tangan
Warganet Heran dan Ragukan Kejadian Perampokan di Rumah Wali Kota Blitar: Ini Real Bukan Settingan?
Perampokan Rumah Dinas Wali Kota Blitar Tersusun Rapi, Pelaku Kelabui Satpol PP dengan Mobil Dinas
PC Ungkap Fakta Percakapan dengan Brigadir J di Balik Foto Setrika Baju, Yosua: Biar Saya Saja Ibu
