redaksiutama.com – Parlemen Turkiye pada Kamis (13/10/2022) mengadopsi undang-undang yang diusulkan Presiden Tayyip Erdogan yang akan memenjarakan jurnalis dan pengguna media sosial hingga tiga tahun karena menyebarkan “disinformasi”.
Dilansir Reuters, undang-undang tetap diadopsi meskipun ada kekhawatiran mendalam atas kebebasan berbicara.
Anggota parlemen dari Partai AK (AKP) yang berkuasa dan sekutu nasionalisnya MHP, yang bersama-sama memiliki mayoritas, memilih untuk menyetujui RUU itu.
Mereka sepakat untuk setuju bahkan ketika anggota parlemen oposisi, negara-negara Eropa dan aktivis hak media telah menyerukan untuk membatalkannya.
Pasal 29 undang-undang tersebut paling banyak menimbulkan kekhawatiran atas kebebasan berekspresi.
Dikatakan mereka yang menyebarkan informasi palsu secara online tentang keamanan Turkiye untuk “menciptakan ketakutan dan mengganggu ketertiban umum” akan menghadapi hukuman penjara satu sampai tiga tahun.
Para kritikus mengatakan tidak ada definisi yang jelas tentang “informasi palsu atau menyesatkan”.
Mereka menilai pemerintah sengaja membiarkan undang-undang tersebut terbuka untuk disalahgunakan oleh pengadilan yang mereka katakan telah menindak secara agresif perbedaan pendapat terbuka dalam beberapa tahun terakhir di negara berpenduduk sekitar 85 juta itu.
Engin Altay, anggota parlemen dari oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), mengatakan beberapa menit sebelum pemungutan suara terakhir bahwa negara itu sudah tertinggal dari sebagian besar negara lain dalam kebebasan pers.
AKP Erdogan mengatakan undang-undang diperlukan untuk mengatasi informasi yang salah dan tuduhan palsu di media sosial dan tidak akan membungkam oposisi.
RUU itu sekarang dikirin ke presiden untuk persetujuan akhir.
Masalah kebebasan media semakin penting menjelang pemilihan presiden dan parlemen tahun depan, dengan survei menunjukkan dukungan untuk Erdogan dan AKP-nya jatuh sejak pemungutan suara terakhir.
Penyelidikan Reuters baru-baru ini menunjukkan bagaimana media arus utama telah menjadi rantai komando yang ketat dari berita utama yang disetujui pemerintah, sementara media independen dan oposisi yang lebih kecil menghadapi beban hukuman peraturan.
Komisi Venesia, yang menasihati Dewan pengawas hak-hak Eropa, mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan konsekuensi dari ketentuan hukum penjara, “yaitu efek mengerikan dan peningkatan sensor diri” menjelang pemungutan suara.
