GenPI.co – Perwakilan Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) Adhito Harinugroho menilai pengangkatan kepala daerah sementara tidak transparan.
Dirinya lantas membandingkan pengangkatan kepala daerah sementara yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan pilkada.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah di level gubernur, wali kota, dan bupati dalam pilkada lebih jelas dan transparan.
BACA JUGA: Kopaja Kritik Keras Pemerintah Jokowi Terkait Menunjuk Penjabat
“Ya, kalau pada masa pemilu, saat memilih gubernur itu, kan, jelas ya. Kami bisa melihat rekam jejaknya,” ujar Adhito di kantor Sekretariat Negara RI, Senin (4/7).
Dirinya menyayangkan langkah presiden dan Mendagri yang terlalu cepat memutuskan sosok yang menjabat kepala daerah sementara.
BACA JUGA: Kopaja Minta Jokowi Batalkan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
Pasalnya, hal tersebut membuat warga masyarakat tidak bisa mengenal dan melihat rekam jejak seperti apa yang dimiliki penjabat sementara tersebut.
“Rekam jejaknya bagimana, sosok tersebut siapa, saat pilkada kami punya waktu untuk memeriksa hal tersebut,” tuturnya.
BACA JUGA: Sebelum Lengser, Anies Baswedan Dapat SP 1 dari Kopaja
Menurutnya, rekam jejak seorang kepala daerah sementara sangat penting.
Seperti diketahui, kepala daerah sebelumnya dipilih konstituen atau rakyat yang memiliki hak untuk mencoblos.
“Jadi, tanggung jawabnya jelas kepada konstituennya. Lah, sekarang, kan, ditunjuk oleh Mendagri. Oleh sebab itu tuntut. Kepala daerah ini bertanggung jawab kepada siapa sebenarnya,” ujar Adhito.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
Artikel ini bersumber dari www.genpi.co.
