redaksiutama.com – Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo ), Johnny G. Plate , telah melaksanakan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian soal kebocoran data oleh hacker Bjorka .

Menkominfo menyebut, data-data yang dibocorkan oleh Bjorka tersebut merupakan data umum. Hal tersebut diketahui setelah ditelaah.

“Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-update,” tuturnya di Jakarta, Senin 12 September 2022.

Pada Sabtu, 10 September 2022, Bjorka membocorkan data yang disebutnya sebagai surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia termasuk surat yang dikirimkan Badan Intelijen Negara (BIN) berlabel rahasia. Kejadian ini menjadi salah satu topik terpopuler di Twitter pada hari itu.

Johnny G. Plate menjelaskan, BSSN, Kominfo, Polri, BIN, dan tim lintas kementerian lembaga berkoordinasi menelaah lebih dalam kejahatan Bjorka .Tak hanya itu, akan dibentuk tim khusus berupa “emergency response team”, bertujuan menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia.

Emergency response team memiliki anggota dari BSSN, Kominfo, Polri, serta BIN. Mereka direncanakan untuk melakukan peninjauan mendatang.

Kendati demikian, Menkominfo mengaku, pemerintah memiliki keterbatasan dalam komunikasi publik sehingga dia mengajak media untuk lebih waspada dalam pemberitaan sehingga tidak menghasilkan kebingungan terhadap masyarakat.

“Mohon media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan kepada masyarakat karena ini banyak hal-hal teknis yang kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita saling ‘mem-bully’,” ucapnya sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Johnny berharap, serangan peretasan dapat dihadapi dengan membangun kekuatan nasional serta bergotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk di ruang digital.

Dia menilai, perbedaan pendapat merupakan hal yang normal tetapi ketika berhubungan dengan kepentingan negara secara keseluruhan, maka diperlukan kekompakan dari masyarakat dalam melawan bahaya.

Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah disetujui di rapat tingkat 1 pada 7 September 2022. Saat ini, Menkominfo sedang menunggu jadwal pembahasan dan persetujuan tingkat II.

Johnny yakin, dengan adanya regulasi yang mengatur khusus perlindungan data pribadi, penanganan kasus kebocoran data akibat serangan siber bisa semakin tegas dan kuat sehingga dia menyambut baik RUU PDP sebagai undang-undang.

“Mudah-mudahan nanti dengan disahkan RUU PDP jadi UU PDP ada payung hukum yang lebih baik untuk menjaga data,” katanya menerangkan. (Katiasa Utami)***