redaksiutama.com – Politikus Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Suharso Monoarfa tetap bungkam ditanya soal pergantian ketua umum PPP.
Adapun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan kepengurusan PPP yang baru dibawah kepemimpinan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum.
Suharso telah hadir dua kali di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/9/2022).
Namun, dalam dua kesempatan itu ia tak menjawab pertanyaan awak media terkait hal itu.
Saat Suharso menghadiri rapat Komisi XI, Senin siang, ia memberikan jawaban tak jelas pada pertanyaan awak media soal pergantian jabatan ketua umum PPP sampai upaya hukum yang bakal diajukan.
“Tenang-tenang, masih di Jakarta,” ucap dia.
Kemudian, pada malam harinya, Suharso menghadiri rapat bersama Komisi II DPR. Kali ini, ia kembali enggan bicara.
“Belum, belum, nanti, nanti,” kata dia.
Awak media sempat mempertanyakan sikap Suharso tersebut. Hingga sebelum memasuki mobil dan meninggalkan Kompleks Parlemen Senayan, ia tetap tak memberikan tegas.
“Enggak apa-apa, enggak apa-apa,” kata dia.
Suharso dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten, Minggu (4/9/2022).
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengeklaim keputusan tersebut berdasarkan usulan kader di daerah.
Ia mengatakan, ada 30 dari 34 dewan pimpinan wilayah (DPW) PPP yang meminta Suharso mundur.
Alasannya, para kader tak puas berada di bawah kepemimpinan Suharso dan ingin fokus meningkatkan elektabilitas PPP guna menghadapi Pemilu 2024.
Sementara itu, Ketua DPP PPP Saifullah Tamliha pernah menyampaikan bahwa Suharso bakal mengajukan gugatan hukum atas keputusan Mukernas.
Ia menuturkan, terdapat 46 penasihat hukum yang bakal menemani Suharso melayangkan gugatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tamliha merasa pergantian jabatan ketua umum itu tak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
